Jurnal Indonesia — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berpotensi besar untuk memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mendorong agar program ini memprioritaskan peternak dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal sebagai pemasok utama bahan pangan.

Singgih menilai, keberlanjutan MBG dapat menciptakan pasar yang lebih pasti bagi produk peternakan rakyat, khususnya daging ayam dan telur. Adanya permintaan yang terukur dari program pemerintah ini diharapkan mampu menekan gejolak harga di tingkat produsen. “Di balik program ini ada ekosistem ekonomi yang sangat besar, mulai dari peternak ayam, peternak layer, UMKM, koperasi, distributor, hingga tenaga kerja di daerah,” kata Singgih dalam keterangan persnya, Jumat (11/9/2026).

Salah satu persoalan yang kerap dihadapi peternak rakyat adalah fluktuasi harga ayam dan telur. Ketika produksi melimpah namun daya serap pasar terbatas, harga di tingkat peternak bisa anjlok di bawah biaya produksi. “Kalau serapan produk ayam dan telur meningkat secara konsisten melalui MBG, ini bisa menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keseimbangan supply and demand. Peternak tidak terus-menerus berada dalam situasi harga yang jatuh ketika produksi sedang tinggi,” jelasnya.

Manfaat ekonomi MBG akan semakin besar apabila rantai pasoknya memberikan ruang yang memadai bagi peternak rakyat dan UMKM lokal. Singgih menekankan pentingnya pengadaan bahan pangan untuk dapur MBG tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar. Peternak rakyat, koperasi, kelompok peternak, BUMDes, dan UMKM di sekitar wilayah penerima manfaat harus dilibatkan dalam rantai pasok.

“Jangan sampai program sebesar MBG justru membuat peternak rakyat hanya menjadi penonton. Harus ada desain agar bahan baku seperti telur dan ayam sebanyak mungkin bisa diserap dari peternak lokal,” ujar Singgih.

Ia menambahkan, pola pengadaan berbasis wilayah dapat memberikan manfaat ganda. Selain memangkas rantai distribusi, pendekatan ini juga memastikan uang yang berputar dalam program MBG lebih banyak terserap di daerah. “Kalau dapur MBG mengambil telur dan ayam dari peternak di sekitar wilayahnya, maka manfaatnya bukan hanya anak-anak mendapatkan makanan bergizi. Peternak mendapatkan pasar, UMKM mendapatkan pekerjaan, distribusi bergerak, dan ekonomi daerah ikut tumbuh,” tuturnya.

Singgih menegaskan, stabilitas harga di tingkat peternak harus menjadi salah satu indikator keberhasilan ekosistem pangan MBG. Keberhasilan program, menurutnya, tidak cukup diukur dari jumlah porsi makanan yang dibagikan, melainkan juga dari kemampuannya membangun ekosistem pangan yang sehat dan berkelanjutan. “Peternak harus mendapatkan harga yang wajar. Jangan sampai konsumen mendapatkan makanan bergizi, tetapi di sisi hulu peternaknya justru tertekan karena harga jual tidak menutup biaya produksi,” tegasnya.

Oleh karena itu, Singgih mendorong adanya koordinasi erat antara pemerintah, Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, pelaku usaha, koperasi, serta organisasi peternak untuk menyusun pola pengadaan yang transparan dan berkelanjutan. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar untuk MBG seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat sektor peternakan nasional. “Ini kesempatan untuk membangun sistem dari hulu sampai hilir. Ayam dan telur diproduksi peternak rakyat, kemudian diserap untuk kebutuhan MBG, diolah oleh UMKM atau dapur lokal, dan dikonsumsi masyarakat. Kalau ekosistemnya dibangun dengan benar, semua mendapatkan manfaat,” pungkasnya.

Singgih berharap pemerintah tidak memandang MBG semata sebagai program sosial, melainkan juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat. “MBG harus menjadi program yang menyehatkan anak bangsa sekaligus menyehatkan ekonomi peternak. Kalau program ini berkelanjutan dan rantai pasoknya melibatkan peternak rakyat, kita bisa mendapatkan dua manfaat sekaligus: memperbaiki gizi masyarakat dan menjaga keberlangsungan usaha peternak,” tutupnya.