Jurnal Indonesia — JAKARTA – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan dukungan terhadap rencana peleburan antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Penggabungan ini dinilai akan menciptakan koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif serta efisien, khususnya dalam upaya penanganan bencana alam.

Ketua Komisi V DPR, Lasarus, mengungkapkan bahwa BMKG dan Badan Geologi memiliki fungsi yang saling berkaitan erat, terutama dalam pengumpulan dan analisis data terkait aktivitas geologi. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa penggabungan kedua institusi ini akan berdampak positif pada peningkatan efektivitas kerja pemerintah.

“Memang kalau menurut saya sih saya setuju kalau itu digabungin. Ya, itu lebih efektif kalau menurut saya dan juga lebih efisien dari sisi komunikasi,” ujar Lasarus kepada awak media di Kompleks DPR/MPR pada Selasa (8/9/2026).

Menurut Lasarus, realisasi rencana peleburan ini tidak akan menemui banyak kendala karena lebih menyangkut aspek administratif dan koordinasi internal pemerintah. Ia menambahkan bahwa jika fokus utamanya adalah penanganan bencana, maka penyatuan kedua lembaga tersebut akan sangat menguntungkan.

“Ini lebih kepada administratif dan kemudian koordinasi di pemerintah. Kalau fokusnya ke mana dulu? Kalau fokus ke bencana, menurut saya ya memang jauh lebih efektif barang itu ada bersama BMKG,” jelasnya.

Lasarus juga memaparkan bahwa sebagian peralatan yang dimiliki BMKG juga dimanfaatkan oleh Badan Geologi dalam memperoleh data geologi. Dengan adanya penggabungan, pemanfaatan sumber daya peralatan serta koordinasi data diharapkan dapat berjalan lebih optimal.

“Karena sebagian peralatan BMKG ini juga dipakai oleh Badan Geologi untuk data geologi gitu loh. Jadi, monggo saja lah, kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan menurut saya baik sih, ide itu baik,” tuturnya.

Lebih lanjut, Lasarus menyebutkan bahwa peleburan kedua lembaga ini juga akan mencakup aspek kepegawaian. Seluruh pegawai dari BMKG dan Badan Geologi Kementerian ESDM akan menjadi bagian dari proses penggabungan tersebut apabila kebijakan ini nantinya diimplementasikan.

“Masalah personil dan masalah administratif kenegaraan saja. Kalau menurut saya jadi gak ada masalah sih kalau kami,” pungkasnya.