Jurnal Indonesia — Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas terus berulangnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat kepala daerah, termasuk Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Doli mempertanyakan pemahaman para kepala daerah mengenai batasan antara tindakan korupsi dan yang bukan. “Saya semakin terheran-heran ya, kenapa hampir setiap minggu ada saja kepala daerah yang terjerat OTT. Apa mereka para kepala daerah sudah tidak paham lagi membedakan mana tindakan korupsi mana yang tidak ya?” kata Doli kepada wartawan, Rabu (29/7/2026).

Ia juga menduga adanya kemungkinan skenario tersembunyi di balik fenomena penangkapan kepala daerah yang menjadi tontonan publik. “Atau memang ada skenario, yang entah dari siapa dan motifnya apa, untuk menampilkan parade korupsi dan tontonan ‘show up’ penangkapan para Kepala Daerah. Saya juga lama-lama kehabisan komentar dengan fenomena ini,” ujarnya.

Meskipun demikian, Golkar menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Jika ada kader atau calon yang pernah diusung partai tersebut terbukti melakukan korupsi, proses hukum akan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang berlaku. “Namun yang jelas, sebagai sebuah partai politik, tentu Golkar mempunyai komitmen terhadap setiap upaya apapun dalam rangka pemberantasan korupsi, dan tidak ada tebang pilih. Sekalipun Kepala Daerah yang diduga melakukan itu adalah kader Golkar atau yang pernah diusung oleh Partai Golkar, apabila memang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, kami menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum yang berlaku,” tutur Doli.

Partai berlambang pohon beringin ini juga terus berupaya melakukan pembinaan kepada seluruh kadernya untuk mengedepankan pencegahan tindak pidana korupsi. “Sembari kami tetap terus berupaya melakukan pembinaan terhadap seluruh kader agar lebih mengedepankan upaya pencegahan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro diamankan dalam OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain Bupati Pemalang, total 20 orang turut diamankan.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa lima orang diamankan di Jakarta, 15 orang di Pemalang, dan satu orang di Purworejo. “Untuk lima orang yang diamankan di Jakarta, saat ini sedang menjalani pemeriksaan secara intensif di gedung Merah Putih KPK, salah satunya adalah Bupati Pemalang,” ujar Budi.

Para pihak yang terjaring OTT saat ini masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.