Jurnal Indonesia — JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menanggapi usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar partai politik memberikan pelatihan kepada kadernya menyusul maraknya kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Sarmuji menyoroti tingginya biaya politik dalam sistem pemilihan umum (pemilu) saat ini sebagai akar permasalahan.

“Problem ini bisa selesai kalau kita mau jujur pada diri sendiri. Sebenarnya hampir semua mengakui bahwa akar persoalan pada biaya politik yang mahal dengan sistem pemilukada sekarang,” kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (31/7/2026). Ia menegaskan bahwa jika akar permasalahan korupsi kepala daerah tidak ditangani dengan benar, kasus OTT akan terus berulang.

Sarmuji mengibaratkan penanganan masalah korupsi seperti memberikan obat tanpa diagnosis yang tepat. “Tapi begitu bicara solusi, sebagian dari kita tidak menengok lagi akar persoalannya. Ibarat memberikan obat tapi tidak mengacu pada diagnosis yang benar dan diyakini. Kalau kita tidak jujur pada apa yang kita rasakan, sampai kapanpun persoalan akan terus berulang,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Golkar telah berulang kali memberikan imbauan dan instruksi kepada para kepala daerah untuk menjauhi perilaku korup. Namun, tanpa menyentuh akar masalah, upaya tersebut dinilai tidak akan efektif. “Berkali-kali imbauan, briefing, instruksi sudah dilakukan oleh masing-masing partai. Tapi apakah selesai dengan itu? Saya rasa tidak, jika akar persoalannya tidak disentuh,” ujar Sarmuji.

Oleh karena itu, Sarmuji mengusulkan agar ada perubahan dalam revisi Undang-Undang (UU) Pilkada. “Sangat perlu diatur dalam pembahasan RUU Pilkada,” tambahnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian memang meminta partai politik untuk memperkuat sekolah partai dan memberikan pelatihan kepada calon kepala daerah sebelum diusung dalam Pilkada. Tito juga menyarankan agar partai politik memperkuat proses kaderisasi. “Wah ini dimancing-mancing ini. Itu kita serahkan kepada pembuat undang-undang ya, apakah mau mau melalui DPRD, nggak dilarang loh oleh Konstitusi. Tinggal mengubah Undang-Undang Pilkada saja. Konstitusi kita hanya mengatakan dipilih secara demokratis. Demokratis bisa langsung, bisa perwakilan,” ujar Tito di DPR.

Tito melanjutkan, “Tapi serahkan kepada (pembuat UU) yang mungkin perlu dipertimbangkan pendapat saya, ini partai-partai yang betul-betul sekolah partainya diperkuat.” Ia menyarankan setiap calon kepala daerah mendapat pelatihan mengenai tata kelola pemerintahan, birokrasi, dan pengelolaan keuangan daerah. Kemendagri siap membantu jika diminta memberikan materi.

“Untuk begitu dia mendorong calon ya, sebelum mendorong calon tolonglah dibuat pelatihan dulu. Mungkin bimbingan teknis, kami siap untuk diundang, Kemendagri, KPK atau yang lain-lain supaya dia ngerti mengenai birokrasi, bagaimana mengatur keuangan, membuat APBD, bisa kita sampaikan. Supaya nggak dibohongin sama stafnya,” ungkapnya.

Tito menambahkan bahwa pemerintah hanya bisa melakukan pembinaan terhadap kepala daerah karena mereka dipilih langsung melalui Pilkada. “Rekrutmen kepala daerah ini kan melalui Pilkada. Beda kalau saya dulu kan pernah Kapolri. Itu Kapolres, Kapolda saya tunjuk. Pagi saya tunjuk, sorenya saya ganti bisa. Pilkada nggak bisa, ini kan Pilkada kan dipilih oleh rakyat,” katanya.