Jurnal Indonesia — Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyoroti peran signifikan alumni Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Menurut HNW, kiprah alumni Gontor telah membentang sejak era MPRS hingga era Reformasi, mengisi berbagai posisi penting di lembaga permusyawaratan negara.

HNW mengemukakan bahwa sejarah mencatat Ketua MPRS pertama, KH Dr Idham Chalid, adalah seorang alumni Gontor. Memasuki era Reformasi, alumni Gontor juga tercatat pernah menduduki posisi Ketua MPR RI, seperti yang dipegang oleh Hidayat Nur Wahid sendiri. “Sepanjang sejarah Reformasi selalu saja alumni Gontor menjadi pimpinan MPR. Kalau tidak ketua, adalah wakil ketua,” ujar HNW dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan HNW saat menghadiri acara Malam Peradaban yang diselenggarakan dalam rangka menyambut usia 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (6/9) malam. Acara ini menegaskan bahwa selama satu abad pertama, Gontor tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga turut memberikan kontribusi berarti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

HNW menilai nilai-nilai yang ditanamkan di lingkungan pesantren, seperti etika, ilmu pengetahuan, pembelajaran, dan semangat perjuangan, harus terus diwujudkan oleh para alumni melalui berbagai bidang pengabdian. Ia menambahkan, Gontor telah memberikan kontribusi nyata melalui pendidikan yang mengintegrasikan penguasaan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai keagamaan. Prinsip ini dinilai sangat relevan dengan arah pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Pendidikan, Agama, dan Arah Bangsa

Peran dalam perumusan kebijakan arah pendidikan bangsa di parlemen, baik di DPR maupun MPR, merupakan salah satu upaya Gontor untuk menjaga dan membingkai pendidikan Indonesia. Hal ini tercermin dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 31 ayat (3) dan ayat (5), yang menegaskan arah pendidikan nasional. HNW berpendapat bahwa pendidikan nasional tidak cukup hanya berorientasi pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga harus mampu meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

“Dasar pendidikan ini menjadi amat sangat kokoh ketika kemudian dia bisa mengoreksi upaya-upaya untuk membawa pendidikan Indonesia keluar dari jalur agama,” tuturnya. Ia mencontohkan polemik mengenai rancangan peta jalan pendidikan nasional pada periode sebelumnya yang dinilainya sempat mengabaikan unsur agama.

Dalam konteks tersebut, HNW melihat konstitusi sebagai instrumen krusial untuk memastikan kebijakan pendidikan tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan negara. Penguatan terhadap pendidikan keagamaan juga diwujudkan melalui Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang tentang Pesantren yang disahkan pada 2019.

HNW menjelaskan bahwa lahirnya UU Pesantren merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan para kiai pesantren. Ia juga menyoroti peran Menteri Agama saat itu, Lukman Hakim Saifuddin, yang merupakan alumni Gontor. “Hadirlah Undang-Undang tentang Pesantren yang memberikan bingkai amat sangat kokoh dan kuat bagi pesantren dan bagi alumni-alumni pesantren,” ungkapnya.

Menurutnya, penguatan posisi pesantren melalui regulasi merupakan bagian penting dalam memastikan nilai-nilai keagamaan dan kepesantrenan tetap menjadi komponen integral dalam pembangunan bangsa.

Gontor Menuju Abad Kedua

Memasuki usia 100 tahun, HNW berharap Gontor tidak hanya berhenti pada pencapaian sejarah, tetapi menjadikan pengalaman satu abad pertama sebagai modal berharga untuk memasuki abad kedua. Modal ini, menurut HNW, semakin besar dengan berkembangnya cabang-cabang Gontor, munculnya pesantren-pesantren yang terinspirasi dari Gontor, serta kiprah para alumninya di berbagai bidang.

Ia berharap Gontor dapat terus mendampingi perjalanan bangsa Indonesia sekaligus memberikan kontribusi bagi masyarakat dunia dengan menghadirkan nilai-nilai Islam sebagai rahmatan lil alamin. HNW meyakini hal tersebut sangat mungkin tercapai ketika basisnya adalah pendidikan pesantren yang modern dan terus mampu menghadirkan spirit serta inspirasi tanpa henti.

HNW menilai pendidikan pesantren yang modern dapat menjadi salah satu kekuatan untuk membangun manusia Indonesia yang berilmu, berakhlak, dan memiliki semangat pengabdian. Oleh karena itu, HNW mengaitkan penguatan pendidikan berbasis nilai keagamaan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Visi tersebut, menurut HNW, akan lebih mungkin terwujud apabila arah pendidikan nasional dijalankan sesuai amanat konstitusi dan UU Pesantren. “Kita akan bisa menuju Indonesia Emas 2045 ketika kemudian tujuan pendidikan nasional dan Undang-Undang tentang Pesantren diwujudkan dengan sebenar-benarnya,” tegasnya.

HNW juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada para kiai dan pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor yang selama satu abad dinilai konsisten menjaga dan mengembangkan lembaga pendidikan tersebut. Ia mengajak seluruh keluarga besar Gontor memandang peringatan satu abad bukan sebagai titik akhir, melainkan momentum untuk melanjutkan perjuangan pada abad kedua.

Peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor dijadwalkan berlangsung pada 19-20 September 2026 di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. HNW berharap Gontor dapat terus menjadi pusat pendidikan yang melahirkan generasi berilmu, berakhlak, serta mampu berkontribusi bagi bangsa dan dunia. “Terima kasih yang luar biasa, yang sangat mendalam kepada para kiai kita, para pimpinan kita Pondok Modern Darussalam Gontor yang telah bukan hanya menghadirkan, tapi menjaga, mengembangkan, sehingga kita semuanya pada malam hari ini bisa berada di sini untuk kemudian melanjutkan perjuangan di abad kedua daripada Pondok Modern Darussalam Gontor,” pungkasnya.

Dalam acara tersebut, turut hadir Pimpinan PMDG, K.H. Hasan Abdullah Sahal dan K.H. M. Akrim Mariyat, bersama seluruh jajaran Anggota Badan Wakaf PMDG. Hadir pula para Duta Besar negara sahabat dari Kuwait, Palestina, Turki, Tunisia, Sudan, serta para peserta Global Islamic Holistic Education Summit (GIHES) 2026. Acara ini juga dihadiri Plt Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah dan tamu undangan lainnya.