Jurnal Indonesia — JAKARTA – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menyoroti serangkaian kasus warga yang tewas akibat pengeroyokan sesama warga. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjamin keselamatan masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Deddy dalam rapat Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (30/7/2026). Deddy mengawali dengan mengutarakan keprihatinannya terhadap berbagai kasus yang marak diberitakan media.

“Sebelum sampai ke urusan para pejabat ini, kita bicara dulu soal rakyat. Karena gedung ini Dewan Perwakilan Rakyat. Saya takut kita bicara remunerasi di sini, sementara rakyat di luar berteriak tentang hal yang lain. Saya mohon ditampilkan dulu sebentar,” ujar Deddy.

Ia kemudian menampilkan sejumlah video yang memperlihatkan warga menjadi korban pengeroyokan. Salah satu kasus yang disorot adalah insiden di Tabanan, Bali, terkait dugaan pencurian ayam, serta kasus tewasnya satpam Waduk Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

“Ini di Tabanan. Kabarnya bapaknya sudah 3 hari nggak pulang, cari uang beli beras dan bayar uang sekolah anak. Mati konyol. Seperti ayam potong, Pak, memperlakukan massa. Bapak-bapak pejabat ini, bayangkan kalau anak Bapak,” tuturnya dengan nada prihatin.

Deddy mempertanyakan peran pemerintah daerah dalam melindungi warganya, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab kolektif, termasuk para kepala daerah.

“Negara ini didirikan dengan dua, ada tujuannya, Pak. Salah satu yang paling penting itu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di mana pemerintah daerah dalam urusan ini?” tanyanya.

“Apakah kita mau menyalahkan polisi, TNI? Keselamatan rakyat itu tanggung jawab kolektif kita, Pak, terutama kepala daerah,” imbuhnya.

Menurut Deddy, pemerintah daerah dinilai telah gagal dalam menjalankan fungsinya. Ia menekankan bahwa keselamatan rakyat seharusnya menjadi prioritas utama.

“Di sini negara gagal, Pak. Pemerintah daerah gagal. Berjam-jam penganiayaan itu sampai mati, tidak ada unsur pemerintah yang hadir di sana. Di tiga kejadian itu,” sesalnya.

Oleh karena itu, Deddy mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, bersama Polri, TNI, dan para kepala daerah, untuk segera duduk bersama menyusun standar operasional prosedur (SOP) pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Pak Menteri, saya minta tolong, Pak Menteri. Kita buat SOP, Pak, bagaimana menghindarkan kejadian seperti ini. Kepala daerah itu harus menjadi simpul, Pak, bukan Polisi saja,” pintanya.

“Saya mohon Pak Menteri duduk khusus, Pak, dengan kepala daerah menyusun ini, Pak. Dengan Polri, dengan TNI, Pak. Cukup, Pak, Dalam seminggu ini 4 kejadian, Pak. Mati konyol, ini negara hukum kita,” pungkasnya.

Respons Mendagri

Menanggapi sorotan Deddy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan luas untuk mengambil kebijakan demi kepentingan masyarakat.

“(Kepala daerah) mengajukan dan menetapkan Perda bersama DPRD, juga menetapkan Perkada. Dia juga punya kewenangan membuat kebijakan yang bisa mengikat publik. Dan mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang dibutuhkan masyarakat,” jelas Tito.

Tito mengaku telah berupaya mengidentifikasi kepala daerah di Tabanan yang dimaksud. Ia pun meminta bantuan Deddy untuk mengingatkan kepala daerah terkait tanggung jawab tersebut.

“Persis yang disampaikan oleh tadi oleh Pak Bapak Deddy Sitorus. Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Tadi beliau menyampaikan ada memang contoh video empat yang tadi viral memang ya. Salah satunya di Tabanan itu Pak Deddy,” ujar Tito.

“Tapi saya mohon bantuan juga kepada Pak Deddy, tadi kami pertanyakan di mana kepala daerahnya. Dan tolonglah juga, mohon maaf joke aja ini Pak. Saya tadi cek, siapa ini kepala daerahnya ya, Tabanan. Dari partai mana itu? Pak Tolong Pak, Bapak ingatkan juga yang bersangkutan,” sambung Tito.

Deddy kemudian memberikan klarifikasi bahwa Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, yang merupakan kader sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Tabanan, telah memberikan bantuan kepada keluarga korban.

“Saya klarifikasi. Ya, seketika saya tanyakan, ketika kejadian itu bupati sudah langsung memberikan santunan dan kemarin mereka menyatakan membiayai pendidikan anak yang korban itu. Jadi makanya saya berharap daerah lain juga seperti itu seperti Sinjai dan segala macam itu Pak,” ujar Deddy.

“Dan itu menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah Pak, apabila memang keluarga itu keluarga tidak mampu,” lanjutnya.

Tito menambahkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada tindakan pascakejadian, tetapi juga mencakup upaya pencegahan.

“Ya, terima kasih Pak. Terima kasih untuk tindakan pascakejadian. Tapi sebagai anak polisi, saya juga pernah jadi polisi, saya tahu bahwa tindakan dalam suatu penanganan masalah itu tidak hanya pada saat setelah kejadian. Tapi juga sebelum, aksi-aksi pencegahan, memperkuat Siskamling misalnya, itu adalah bagian-bagian yang harus dilakukan sebelum peristiwa dilakukan. Tapi ini jadi pengingat bagi kita semua,” tutup Tito.