Jurnal Indonesia — Jakarta – Sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terlihat mengenakan kemeja hitam bertuliskan ‘Pro Mega’ saat menghadiri acara peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli di DPP PDIP, Menteng, Jakarta, pada Senin (27/7/2026). Acara ini juga sekaligus menandai peresmian Monumen Kudatuli.

Kehadiran kader seperti Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mengenakan kemeja tersebut memicu pertanyaan mengenai makna di baliknya. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira memberikan penjelasan terkait tulisan ‘Pro Mega’ yang dikaitkan dengan peristiwa sejarah.

Menurut Andreas, ‘Pro Mega’ atau PDI Pro Mega merujuk pada kelompok massa militan yang muncul dari akar rumput masyarakat pada pertengahan dekade 1990-an. Kelompok ini merupakan pendukung setia Megawati Soekarnoputri dan terbentuk setelah Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Surabaya pada tahun 1993.

Andreas menjelaskan bahwa gerombolan Pro Mega pada masa itu memiliki peran penting dalam menentang rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Ia menegaskan bahwa Peristiwa Kudatuli pada tahun 1996 merupakan puncak dari kelaliman Orde Baru, sekaligus menjadi bukti ketahanan PDI Pro Mega dalam melawan rezim tersebut. Perjuangan ini, lanjutnya, turut berkontribusi pada gelombang Reformasi 1998 yang akhirnya menurunkan Soeharto dan mengakhiri rezim Orde Baru.

Lebih lanjut, Andreas menyatakan bahwa gerombolan Pro Mega inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya PDI Perjuangan. Kemeja ‘Pro Mega’ yang dikenakan para kader pada 27 Juli 2026 ini bertujuan untuk mengenang heroisme dan keberanian para kader akar rumput pendukung Megawati 30 tahun lalu dalam memperjuangkan kebenaran. “Kami tidak lupa!” tegasnya.

Senada dengan Andreas, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo juga menggarisbawahi bahwa tulisan tersebut mengingatkan pada dua kubu yang berbeda pada tahun 1996, yaitu kelompok Pro Suryadi dan Pro Mega.

Politikus PDIP Guntur Romli menambahkan bahwa tulisan ‘Pro Mega’ memiliki makna historis yang kuat. Ia menjelaskan bahwa istilah ini muncul sebagai bentuk perlawanan massa akar rumput PDI terhadap intervensi Orde Baru di bawah Soeharto yang berupaya memecah belah PDI di bawah kepemimpinan Megawati. Munculnya dualisme kepemimpinan dengan PDI Pro Soerjadi yang didukung Orde Baru melalui KLB ilegal di Medan pada 20 Juni 1996, memicu lahirnya PDI ProMega sebagai respons perlawanan.

Guntur Romli memaparkan bahwa meskipun PDI Pro Soerjadi diakui oleh pemerintah Orde Baru dan berpartisipasi dalam Pemilu 1997, PDI ProMega tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Namun, kelompok PDI ProMega inilah yang kemudian bertransformasi menjadi PDI Perjuangan pada tahun 1999.

Menurut Guntur, pemakaian tulisan ‘Pro Mega’ saat ini tidak hanya untuk mengenang perjuangan 30 tahun lalu, tetapi juga untuk membangkitkan kembali energi para pendukung Megawati. Hal ini penting mengingat kantor PDI sempat diserang pada 27 Juli 1996, yang berkaitan erat dengan peristiwa tersebut.