Jurnal Indonesia — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berfokus pada penyusunan strategi komunikasi bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas di lingkungan kementerian tersebut. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur Humas dalam merancang dan mengimplementasikan strategi komunikasi yang efektif di era digital.

Dalam sambutannya saat membuka acara pada Kamis (30/7/2026), Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri, Anwar Harun Damanik, menekankan krusialnya peran Pranata Humas dalam menjamin keberhasilan komunikasi pemerintahan. Ia menyatakan, “Bimtek yang dilaksanakan ini menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas seluruh Pranata Humas dalam menyusun strategi komunikasi yang tepat, efektif, dan mampu mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi masing-masing.”

Anwar menjelaskan bahwa pesatnya perkembangan teknologi informasi telah secara fundamental mengubah pola komunikasi masyarakat. Kemajuan kecerdasan buatan (AI) dan media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan kecepatan luar biasa, namun di sisi lain juga mempercepat penyebaran disinformasi dan misinformasi. Oleh karena itu, aparatur pemerintah, khususnya Pranata Humas, dituntut untuk dapat menyajikan informasi yang tidak hanya cepat dan akurat, tetapi juga transparan, mudah dipahami, dan dapat dipercaya oleh publik.

Lebih lanjut, Anwar menggarisbawahi bahwa komunikasi pemerintah tidak lagi sekadar berhenti pada penyampaian informasi. Komunikasi harus diarahkan untuk membangun pemahaman publik mengenai tujuan dan manfaat dari setiap kebijakan yang dikeluarkan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kesalahpahaman dan perbedaan persepsi yang mungkin timbul di tengah masyarakat. “Kecepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan, kreativitas tidak boleh mengabaikan kebenaran. Pemanfaatan teknologi harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab,” tegasnya.

Tantangan komunikasi pemerintah semakin kompleks seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat di ruang digital. Laporan Digital 2026 dari DataReportal menyebutkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 230 juta pengguna internet, yang mencakup 80,5 persen dari total populasi, serta sekitar 180 juta pengguna aktif media sosial. Angka ini menunjukkan betapa besarnya ruang digital yang perlu dijangkau oleh pemerintah.

Besarnya jangkauan ruang digital tersebut menuntut pemerintah untuk menyusun strategi komunikasi yang adaptif, berbasis data, dan mampu menjangkau masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi secara efektif. Dalam konteks ini, peran Pranata Humas menjadi semakin strategis. Mereka tidak hanya bertugas mempublikasikan kegiatan pemerintah, tetapi juga berfungsi sebagai garda terdepan dalam mengomunikasikan berbagai kebijakan kepada masyarakat luas.

Untuk itu, Pranata Humas perlu dibekali kemampuan untuk mengenali dinamika isu yang berkembang, memahami kebutuhan informasi publik, menyusun pesan yang tepat sasaran, memilih media yang kredibel, serta memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijaksana. Hal ini penting agar komunikasi pemerintah dapat berjalan secara terencana, konsisten, dan antisipatif.

Menutup arahannya, Anwar mengajak seluruh Pranata Humas di lingkungan Kemendagri untuk terus meningkatkan profesionalisme, senantiasa beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta memperkuat koordinasi dan sinergi antarunit kerja. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus didukung oleh strategi komunikasi yang terencana, berbasis data, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk membangun kepercayaan publik sekaligus mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah.