Jurnal Indonesia — Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), akademisi, dan peneliti menggelar diskusi terbuka untuk mengulas polemik mengenai desil dan ketepatan sasaran bantuan sosial (bansos) yang tengah menjadi sorotan publik.

Diskusi Metodologi Penentuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan di Indonesia ini membahas secara mendalam berbagai aspek, mulai dari metode penentuan desil, keterbatasan yang ada, hingga upaya perbaikan guna meningkatkan akurasi penyaluran bansos.

Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan, menjelaskan bahwa desil merupakan instrumen penting untuk program perlindungan sosial yang bersifat tertarget, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Ketika jumlah masyarakat yang membutuhkan melampaui kapasitas program, pemerintah perlu melakukan prioritisasi.

“Kalau di sini ada 100 orang miskin, ternyata pemerintah hanya punya uang untuk 80 orang, maka pemerintah harus memilih siapa 80 orang itu. Caranya bagaimana?,” ujar Andy dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2026).

“Kita ranking mulai dari yang paling tidak mampu. Itulah sebenarnya fungsi desil,” sambungnya. Menurut Andy, salah satu penyebab ketidaktepatan sasaran bansos sebelumnya adalah basis data yang belum mencakup seluruh penduduk. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), misalnya, baru memuat sekitar 43% populasi, sehingga berpotensi ada masyarakat yang membutuhkan namun belum tercatat.

“Kalau ada pertanyaan kenapa si A dapat bansos, si B tidak dapat bansos, padahal sama-sama miskin, jawabannya bisa sederhana, karena belum masuk data. Dari situ saja sudah bisa dipastikan ada potensi exclusion error,” jelas Andy.

Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan berbagai sumber data menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sejak digunakan sebagai basis penyaluran bansos pada Triwulan II 2025, sebanyak 4,3 juta lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru pada desil 1-4 yang sebelumnya tidak menerima bansos kini telah terjangkau bantuan.

Andy menambahkan bahwa perbaikan sasaran dilakukan secara bertahap untuk menghindari guncangan sosial. Jika pada awal 2025 penerima PKH dan Program Sembako masih tersebar hingga desil atas, pada Triwulan III 2026, penerima kedua program tersebut telah diarahkan pada desil 1-4.

“Kita tidak bisa langsung memindahkan semuanya sekaligus. Masyarakat tidak boleh mengalami shock sebesar itu. Maka pemerintah melakukannya secara bertahap,” papar Andy.

Ia menegaskan pemerintah terbuka terhadap masukan, termasuk dari Founder Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Media Askar Wahyudi. “Dari seluruh komentar Mas Media, tidak satu pun yang kita tolak. Semuanya oke,” kata Andy.

“Kita harus jujur bahwa sekarang masih ada kelemahan dan kita harus terus memperbaikinya,” imbuhnya. Andy mengibaratkan pembenahan DTSEN seperti memperbaiki jalan berlubang, yang mungkin menimbulkan ketidaknyamanan sementara namun penting untuk perbaikan jangka panjang. “Hari ini kita sedang ‘macet’ dalam rangka memperbaiki jalan. Hari ini kita sedang memperbaiki DTSEN,” ucapnya.

Pemerintah juga membuka ruang koreksi data. Contohnya, warga Bogor, Sri Dwi Riyati, yang awalnya tercatat di atas desil 4 dan dinilai tidak memenuhi syarat, kini berpotensi layak setelah mengajukan sanggah dan memutakhirkan datanya.

Untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tidak terlewat, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Gerakan ini mengajak masyarakat untuk membantu tetangga atau keluarga yang membutuhkan namun terkendala mendaftar, termasuk melalui peran Agen Perlinsos.

Andy memastikan temuan ketidaksesuaian di lapangan maupun masukan dari berbagai pihak akan terus ditindaklanjuti. “Kalau ada hal-hal yang error di lapangan, semuanya kita respons. Semua masukan kita respons dan langsung kita tindak lanjuti sebagai bagian dari pemutakhiran,” ujarnya.

Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS, Setia Pramana, menjelaskan bahwa desil merupakan pemeringkatan relatif kondisi sosial ekonomi, bukan kategori tetap. “Desil itu urutan, ranking. Jangan dipikirkan desil satu itu kelompok yang fixed,” kata Setia.

“Dia relatif terhadap kelompok pembandingnya,” sambungnya. Pemeringkatan dilakukan dengan memperkirakan pengeluaran per kapita berdasarkan karakteristik rumah tangga, seperti kondisi rumah, komposisi keluarga, akses terhadap fasilitas dasar, dan kepemilikan aset. BPS menggunakan pendekatan Proxy Means Test (PMT) yang terus disempurnakan.

Setia mengakui, seperti model statistik lainnya, hasil estimasi tetap memiliki kemungkinan kesalahan, sehingga kualitas dan kemutakhiran data menjadi krusial. “Ini bukan berarti sudah selesai. Ini masih berproses. Bagaimana model bisa kita improve, bagaimana mendapatkan data yang akurat dan mutakhir, itu menjadi pekerjaan kita bersama,” ujar Setia.

Founder CELIOS, Media Askar Wahyudi, menekankan bahwa kesalahan data dalam program perlindungan sosial memiliki konsekuensi langsung bagi masyarakat. “Data itu punya rasa, angka itu ada nyawanya,” kata Media.

Menurutnya, perhatian perlu diberikan pada *exclusion error* agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses bantuan. Ia juga mendorong pengembangan metode yang dapat menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih utuh. “Masyarakat mungkin tidak membutuhkan penjelasan tentang Proxy Means Test. Masyarakat hanya ingin agar data yang ada sesuai dengan realitas yang mereka hadapi,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan pemutakhiran data dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antar kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), dan BPS. “Sejak tahun 2025 setiap triwulan penyaluran ada perbaikan-perbaikan data penerima bansos, baik itu PKH, Bantuan Pangan Non Tunai maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI),” kata Gus Ipul.

Upaya ini sejalan dengan ajakan Gus Ipul agar masyarakat ikut memastikan warga di sekitarnya yang membutuhkan dapat terdaftar dalam sistem Perlinsos. “Dengan begitu, gerakan ini nanti kalau misalnya bisa berhasil menjadi gerakan dari kita semua untuk lebih peduli daripada tetangga-tetangga kita. Sebab masih banyak di sekitar kita ini yang tentu belum masuk dalam data,” kata Gus Ipul.

“Bahkan disebut oleh Presiden itu mereka the invisible people, penderitaannya sendiri kadang-kadang belum nampak oleh kita,” sambungnya.

Diskusi yang dimoderatori oleh Prita Laura ini dihadiri sekitar 150 peserta dari Forum Masyarakat Statistik (FMS), International Statistical Institute (ISI), CELIOS, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), peneliti Center of Macroeconomics and Finance, serta akademisi dan pemerhati statistik. Turut hadir Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos Joko Widiarto, Kepala Biro Humas Kemensos Devi Deliani, dan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi.