— Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengambil langkah signifikan untuk memperkuat penanganan kedaruratan bencana gempa yang melanda tujuh kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT). Wilayah yang terdampak meliputi Kabupaten Nagekeo, Sikka, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, dan Manggarai Barat. Upaya ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga, percepatan distribusi logistik, pengoperasian dapur umum, serta pemberian dukungan psikososial bagi masyarakat yang terdampak.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menyatakan bahwa sejak gempa terjadi pada 15 Agustus 2026, Kemensos telah berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh kebutuhan masyarakat di tujuh kabupaten yang terdampak dapat terpenuhi selama masa tanggap darurat.

“Jadi saat ini statusnya masih tanggap darurat. Kebutuhan-kebutuhan yang kemudian kita mobilisasi adalah kebutuhan-kebutuhan darurat,” ujar Agus Jabo dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (21/8/2026).

Penanganan di ketujuh kabupaten ini memprioritaskan kebutuhan paling mendesak, terutama pangan. Hingga kini, Kemensos telah menyalurkan 48 ton beras dan 13.100 paket sembako. Paket sembako tersebut berisi kebutuhan dasar seperti beras, telur, minyak goreng, serta perlengkapan pengungsian dan dapur umum.

Selain itu, Kemensos juga mendistribusikan kebutuhan sandang untuk dewasa dan anak-anak. Untuk memperkuat stok logistik, bantuan tambahan disalurkan dari tiga gudang utama: Gudang Logistik di Bekasi, Gudang Logistik di Sentra Efata Kupang, dan Gudang Logistik Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bantuan tambahan ini mencakup 8.000 paket makanan siap saji, 3.224 paket makanan anak, 5.700 lembar tenda gulung, 69 unit tenda keluarga, dan berbagai item lainnya seperti family kit, kids ware, kasur, selimut, hingga toilet portable.

Melalui Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan berbagai unsur di lapangan, Kementerian Sosial juga memproduksi sekitar 22.000 porsi nasi bungkus setiap harinya. Makanan ini didistribusikan melalui dapur-dapur umum yang tersebar di tujuh kabupaten terdampak.

“Untuk tujuh dapur umum, setiap harinya kita memproduksi sebanyak 22.000 porsi di tujuh kabupaten yang terdampak bencana di NTT,” jelas Agus Jabo.

Keberadaan dapur umum menjadi elemen krusial dalam respons cepat Kemensos, khususnya bagi warga yang kehilangan akses pangan akibat kerusakan rumah dan terganggunya aktivitas ekonomi pascabencana.

Agus Jabo menambahkan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang saja belum cukup. Kemensos bersinergi dengan lembaga lain untuk memenuhi kebutuhan air, listrik, bahan bakar minyak, jaringan komunikasi, dan layanan kesehatan yang menjadi prioritas dalam penanganan di wilayah terdampak.

“Kita juga memastikan jaringan listrik juga harus segera pulih, kemudian stok BBM juga harus segera ada, termasuk kemudian kebutuhan dokter, yang ada di lokasi pengungsian,” tuturnya.

Kemensos juga memberikan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia sebesar Rp 15 juta per orang, dan Rp 5 juta bagi korban luka. Dukungan psikososial turut diberikan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan warga yang mengalami trauma akibat bencana.

Pada awal penanganan, Agus Jabo mengakui adanya tantangan dalam distribusi bantuan akibat kondisi cuaca dan akses transportasi. Pengiriman melalui jalur laut sempat terhambat gelombang, sementara akses darat terganggu longsor dan material batu.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Kemensos mengambil inisiatif dengan memenuhi kebutuhan bantuan dari wilayah terdekat. “Karena bantuan dari gudang itu lama, kita melakukan belanja di kota-kota terdekat yang terdampak bencana, sehingga secepat-cepatnya bisa memenuhi kebutuhan daerah mereka,” ungkap Agus Jabo.

Koordinasi dengan Bulog setempat juga dilakukan untuk menjamin ketersediaan beras dan kebutuhan pangan lainnya. Identifikasi masyarakat terdampak, termasuk mereka yang mengungsi mandiri, terus dilakukan agar bantuan merata.

Agus Jabo menegaskan bahwa Kemensos tidak hanya berfokus pada fase tanggap darurat. Setelah kondisi darurat berakhir, pemerintah akan memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“Setelah tanggap darurat selesai, proses selanjutnya adalah rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Agus Jabo.

Kemensos berkomitmen terus berkoordinasi dan bersinergi untuk memastikan masyarakat terdampak mendapatkan dukungan penuh hingga dapat kembali menjalani kehidupan normal, baik di hunian sementara maupun hunian tetap.

“Kalau ke depannya masyarakat masih membutuhkan bantuan-bantuan darurat, tentunya Kemensos akan berusaha sekuat-kuatnya untuk memberikan bantuan-bantuan darurat tersebut,” pungkasnya.