Jurnal Indonesia — Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengambil langkah tegas dengan menutup permanen 833 dapur MBG yang tidak memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP), serta memberhentikan 261 pegawainya. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menyambut baik tindakan ini dan berharap menjadi momentum bagi BGN untuk mendesain ulang tata kelola program MBG.

Charles Honoris mengapresiasi kecepatan Kepala BGN yang baru dalam melakukan pembenahan internal, baik melalui pemberhentian pegawai maupun pengetatan tata kelola. Ia menekankan bahwa penutupan 833 SPPG yang melanggar SOP seharusnya merupakan kewajiban yang dilakukan sejak awal, bukan sebuah terobosan. Menurutnya, SPPG yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan kelayakan operasional seharusnya tidak diizinkan beroperasi sejak hari pertama.

Ia menyoroti fakta bahwa ada SPPG yang bahkan belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), namun tetap dipaksakan melayani masyarakat. Hal ini, menurut Charles, menunjukkan bahwa persoalannya bukan hanya pada pengawasan, melainkan pada desain dan tata kelola program sejak awal yang bermasalah. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah proses verifikasi dan perizinan yang ketat di awal, bukan sekadar menutup dapur setelah terjadi pelanggaran atau korban.

Terkait pemecatan 261 pegawai BGN, Charles mengapresiasi langkah bersih-bersih Sudaryono, namun berharap ini bukan sekadar gimik. Ia menegaskan bahwa masyarakat berharap ini adalah komitmen nyata untuk membersihkan BGN dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Ia juga mengungkit kasus korupsi yang pernah menjerat pimpinan BGN terdahulu, dan menyatakan sulit membayangkan praktik tersebut dilakukan tanpa melibatkan pihak lain di internal lembaga.

Charles berharap, di bawah kepemimpinan Sudaryono, pembenahan tidak hanya berhenti pada pergantian orang atau tindakan korektif sesaat. Ia ingin ini menjadi momentum untuk melakukan redesain total tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar lebih aman, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sebelumnya, Sudaryono mengumumkan suspensi permanen terhadap 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena pelanggaran standar kualitas hingga kebersihan. “Intinya dapur yang beroperasi kemudian dia tidak meet terhadap standar yang kita tentukan dan itu kemudian kita hentikan, karena taruhannya nyawa,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7).

Ia merinci penutupan tersebut meliputi 98 dapur di wilayah satu (Sumatera), 311 di wilayah Jawa dan Madura, serta 424 di wilayah tiga. Selain itu, Sudaryono juga memberhentikan 261 pegawai non-ASN, yang terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli.