Jurnal Indonesia — JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Ancaman pemecatan dan penutupan operasional SPPG akan diberlakukan bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, terutama terkait penggunaan barang subsidi dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Arahan ini disampaikan Sudaryono dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7). Ia menegaskan bahwa tindakan tegas ini merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola program MBG dan pemberantasan praktik pelanggaran di internal BGN.

Ratusan Pegawai Non-ASN BGN Diberhentikan

Dalam upaya perbaikan internal, Sudaryono mengumumkan telah memberhentikan sebanyak 261 pegawai non-ASN di lingkungan BGN. Pemberhentian ini dilakukan karena 261 orang tersebut terbukti melakukan pelanggaran.

“Per hari ini tanggal 27 Juli 2026, kami mencoba untuk bersih-bersih. Kami mencoba untuk kemudian yang melanggar kami berikan sanksi. Hari ini kami umumkan telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN,” kata Sudaryono. Ia merinci, 224 di antaranya adalah pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli, dengan mayoritas diberhentikan akibat dugaan pelanggaran disiplin.

Sanksi untuk ASN dan P3K yang Melanggar

Selain pegawai non-ASN, Sudaryono juga sedang memproses sanksi bagi ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang melakukan pelanggaran berat. Terdapat sembilan ASN dan P3K yang diduga terlibat dalam pelanggaran disiplin berat, yang berpotensi berujung pada pemecatan.

Sementara itu, 39 pegawai lainnya dikenakan sanksi disiplin ringan, yang akan berujung pada mutasi, demosi, atau sanksi administrasi serta peringatan. Sudaryono menyebutkan beberapa dugaan pelanggaran meliputi praktik judi online hingga korupsi. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas dan tidak bermain-main dengan aturan.

“Hukuman ASN P3K itu ada yang judi online, ada juga yang tidak disiplin, ada juga yang ada indikasi tadi, ngentit-ngentit duit (korupsi) tadi itu. Jangan dipikir ngentit duit sedikit itu kemudian enggak tahu, tahu. Sekarang ini informasi mudah, tinggal kirim WA, kita investigasi, orangnya ngaku, maka mohon maaf. Demi menyelamatkan yang banyak yang baik, maka kita hukum orang-orang yang tidak baik yang mencoreng nama baik orang-orang yang bekerja selama ini dengan baik,” ujarnya.

Fokus Perbaikan Internal dan Program MBG

Sudaryono memaparkan tiga fokus utama yang menjadi prioritasnya. Pertama, pemberantasan korupsi di internal BGN. Kedua, memastikan program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran. Ketiga, meningkatkan transparansi dan pelibatan publik dalam pengawasan program.

Ia mengakui adanya kekurangan dan pelanggaran di BGN, namun menegaskan kesiapan untuk melakukan perbaikan demi masa depan program.

Larangan Penggunaan Barang Subsidi di Dapur SPPG

Kepala BGN secara tegas melarang seluruh pengelola dapur SPPG menggunakan barang-barang subsidi untuk memasak program MBG. Barang yang dimaksud meliputi Minyakita, gas elpiji 3 kilogram, dan beras SPHP.

“Tidak boleh ya. Tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyakita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilo dan tidak boleh memakai beras-beras kita SPHP. Tidak boleh,” tegas Sudaryono.

Masyarakat diimbau untuk ikut mengawasi jalannya program. Jika ditemukan ada dapur SPPG yang menggunakan barang subsidi, Sudaryono tidak segan memberikan sanksi berupa surat peringatan hingga penutupan dapur tersebut.

Selain itu, Sudaryono menekankan peran program MBG sebagai stabilisator harga pangan. Ia mencontohkan, saat harga telur jatuh di tingkat peternak, pengelola dapur MBG tetap diinstruksikan membeli sesuai Harga Acuan Pemerintah (HAP) untuk mencegah kerugian pada petani dan peternak lokal.

“Tujuan dari MBG ini untuk sebagai stabilisator pasokan dan stabilisator harga level paling bawah supaya memastikan peternak-petani itu kemudian tidak dirugikan,” ujarnya.

Fokus utama program MBG adalah kecukupan gizi anak-anak, bukan sekadar jumlah atau rasa makanan. Standar kualitas menjadi prioritas utama karena menyangkut kesehatan dan nyawa penerima manfaat.

“Sekali lagi ini namanya makan bergizi gratis, bukan makan enak gratis, bukan makan banyak gratis. Mencukupan gizinya lah yang menjadi tolok ukurnya,” katanya. Pengelola dapur SPPG yang tidak memenuhi standar kualitas akan dikenakan sanksi penangguhan (suspend).

Ancaman Pecat Kepala SPPG Jika Terbukti Minta Fee

Sudaryono juga memberikan peringatan keras terkait praktik pungutan liar atau permintaan fee dari mitra dan yayasan oleh kepala SPPG. Ia menjelaskan bahwa kepala SPPG, sebagai bagian dari abdi negara berstatus P3K, tidak diperbolehkan meminta penghasilan tambahan di luar ketentuan, karena hal tersebut termasuk tindak pidana gratifikasi atau korupsi.

“Barang siapa kemudian kepala SPPG, saya sampaikan di sini, kepala dapur mana pun, siapa pun itu, manakala dia mendapatkan atau meminta fee atau meminta tambahan dari mitra atau dari yayasan, itu adalah tindak pidana gratifikasi,” kata Sudaryono.

Ia meminta mitra atau vendor yang merasa dimintai pungutan liar untuk segera melapor ke BGN. Jika terbukti, Sudaryono menegaskan akan mengambil langkah tegas, termasuk pemecatan kepala SPPG dan penutupan dapur yang bersangkutan.

“Karena kepala SPPG yang kemudian membeli harga bahan yang tidak wajar, di-markup, atau minta kickback, itu juga adalah bagian dari pelanggaran gratifikasi dan pelanggaran korupsi. Dan barang siapa melakukan pelanggaran itu, kami dengan tegas, pasti kalau terbukti kami pecat dan dapurnya kami suspend atau kami tutup,” sambung dia.

Untuk memastikan transparansi dan mencegah praktik kongkalikong, BGN sedang menyiapkan sistem pengadaan bahan baku digital. Sistem ini diharapkan dapat memberikan perlakuan yang adil bagi para supplier.

Sudaryono mengungkapkan keprihatinannya melihat kondisi pertumbuhan fisik anak-anak yang tidak sepadan dengan usianya saat mengunjungi beberapa sekolah. Program makan bergizi ini diharapkan menjadi solusi untuk perbaikan gizi nasional dan ekonomi lokal.

“Kita ingin bagaimana generasi kita itu makan bergizi, gizinya baik, fisiknya kuat, otaknya bagus, sekolahnya bagus. Jadi ini adalah usaha bersama, efeknya dua, perbaikan gizi untuk masa depan anak-anak kita, tapi juga adalah perputaran ekonomi bagi ekonomi lokal di pedesaan,” pungkasnya.