Jurnal Indonesia — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memberikan peringatan tegas kepada seluruh pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia secara eksplisit melarang penggunaan bahan-bahan bersubsidi, seperti Minyakita, gas elpiji 3 kilogram, dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dalam memasak program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Tidak boleh ya. Tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyakita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilo dan tidak boleh memakai beras-beras kita SPHP. Tidak boleh,” tegas Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Senin (27/7/2026).

Sudaryono juga mengimbau masyarakat, termasuk awak media, untuk turut mengawasi pelaksanaan program MBG. Jika ditemukan ada dapur yang kedapatan menggunakan barang subsidi, BGN tidak akan ragu untuk menjatuhkan sanksi, bahkan hingga penutupan dapur SPPG tersebut.

“Kalau ada, misalnya awak media menemukan di sosmed silakan dilaporkan, dapur mana menggunakan Minyakita, itu nanti kita akan beri surat, bahkan kita beri teguran surat peringatan. Kalau memang memang ngeyel, bandel, ya kita tutup dapurnya ya. Tidak boleh memakai barang subsidi,” paparnya lebih lanjut.

Selain melarang penggunaan barang subsidi, Sudaryono menekankan peran penting program MBG sebagai stabilisator harga di tingkat produsen. Ia mencontohkan kasus fluktuasi harga telur. Apabila harga telur di tingkat peternak anjlok, pengelola dapur MBG tetap diwajibkan untuk membeli telur sesuai dengan Harga Acuan Pemerintah (HAP).

“Termasuk misalnya kemarin harga telur turun ya, harga telur yang harusnya HAP-nya Rp 25.000 di kandang, itu kemudian jatuh sampai Rp 12.000-Rp 15.000 pernah tuh kemarin. Maka juga kemudian si kepala dapur harus membeli telur bukan kemudian Rp 12.000-Rp 15.000, harus membeli telur di harga acuan pemerintah, untuk supaya memastikan stabilisasi harga, peternak tidak dirugikan,” jelasnya.

Tujuan utama dari program MBG, menurut Sudaryono, adalah untuk memastikan bahwa para petani dan peternak lokal tidak mengalami kerugian ketika terjadi gejolak pasokan pangan. “Tujuan dari MBG ini untuk sebagai stabilisator pasokan dan stabilisator harga level paling bawah supaya memastikan peternak-petani itu kemudian tidak dirugikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sudaryono mengingatkan bahwa fokus utama program MBG adalah pada kecukupan gizi anak-anak, bukan semata-mata pada rasa atau kuantitas makanan. Ia menegaskan bahwa standar kualitas adalah prioritas tertinggi karena menyangkut kesehatan dan keselamatan para penerima manfaat.

“Sekali lagi ini namanya makan bergizi gratis, bukan makan enak gratis, bukan makan banyak gratis. Mencukupan gizinya lah yang menjadi tolok ukurnya,” katanya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Sudaryono menegaskan bahwa BGN tidak akan berkompromi dengan pengelola dapur SPPG yang tidak mampu memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. “Ini menyangkut nyawa seseorang, menyangkut kesehatan seseorang. Maka bagi yang tidak memenuhi suatu standar, ya mohon maaf, harus kemudian kita suspend,” pungkasnya.