Jurnal Indonesia — Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) merinci rencana pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang diproyeksikan menelan investasi pemerintah sedikitnya Rp 780 triliun untuk 80.000 unit di seluruh Indonesia. Kepala BP BUMN Dony Oskaria menekankan pentingnya pemahaman publik mengenai tujuan utama proyek ini agar diskusi tidak hanya berkutat pada aspek teknis.

“Nah ini juga teman-teman juga mesti memahami fungsi daripada Kopdes ini. Sehingga nanti tidak jadi bias kepada masalah (saja),” ungkap Dony di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan pembangunan 80.000 unit Kopdes Merah Putih dengan total investasi mencapai Rp 780 triliun. “Kita berinvestasi di Koperasi Desa itu kurang lebih misalkan 80.000, (nilainya) Rp 780 triliun,” bebernya.

Fungsi Kopdes Merah Putih tidak terbatas pada gerai atau koperasi semata, melainkan juga sebagai jaringan distribusi strategis untuk memperluas akses berbagai kebutuhan masyarakat. Salah satu potensi utamanya adalah menekan subsidi yang selama ini salah sasaran hingga Rp 150 triliun per tahun melalui penyaluran subsidi dan bantuan sosial (bansos) yang lebih terarah.

“Nanti paling tidak kita bisa menghemat subsidi kita yang tidak tepat sasaran sekitar 150 triliun setahun. Jadi mesti dilihat dampaknya,” ujar Dony.

BP BUMN, bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi, sedang mengembangkan sistem daring terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menyalurkan barang subsidi. Sistem ini diharapkan memastikan penyaluran subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

Keberadaan Kopdes Merah Putih hingga tingkat desa dinilai mampu membantu pemerintah mengontrol distribusi barang subsidi. Dalam skala makroekonomi, peran ini juga krusial dalam mengendalikan harga dan inflasi, khususnya untuk beras dan bahan pokok lainnya.

“Misalkan harga beras naik. Kita tinggal distribusikan khusus di seluruh Kopdes harga sekian. Inflasi bisa kita tekan, terutama bahan pokoknya,” jelas Dony.

Ke depan, Kopdes Merah Putih juga akan memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat desa. Koperasi ini akan berfungsi sebagai agen layanan perbankan, mirip dengan BRILink, memungkinkan masyarakat desa yang belum terjangkau layanan perbankan untuk melakukan transaksi seperti penarikan dan penyetoran uang.

“Nanti Koperasi Desa itu sekarang ini kan banyak orang tidak bisa akses ke perbankan masyarakat kita. Nanti dengan adanya Kopdes, Kopdes ini akan menjadi BRILink. Akan menjadi agennya BRILink. Di mana masyarakat desa bisa mengambil penarikan dan setoran uang,” kata Dony.

Selain inklusi keuangan, Kopdes Merah Putih didorong untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat desa. Langkah ini merupakan strategi pemerintah untuk memberantas praktik rentenir yang meresahkan. Pemerintah akan memastikan bunga pinjaman bagi masyarakat desa jauh lebih murah, yaitu hanya 8% per tahun, dibandingkan rata-rata tertimbang bunga kredit perbankan saat ini yang tercatat sebesar 8,86% berdasarkan data uang beredar (M2) Bank Indonesia pada Juli 2026.

“Dalam rangka apa? Menyalurkan kredit. Untuk menghindari adanya, sekarang kan banyak yang kena rentenir dan sebagainya. Nanti dengan bunga ada 8%. Jadi dia akan menjadi collecting agent dan juga distribution agent-nya,” tutur Dony.

Lebih lanjut, Kopdes Merah Putih akan melayani jasa pengiriman barang melalui kerja sama dengan PT Pos Indonesia. Ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan logistik masyarakat desa di era digital.

“Sekarang kan eranya itu era online, yang berbisnis di desa. Lalu bagaimana kalau ada order, pick up-nya? PT Pos Indonesia akan bekerja sama dengan seluruh Koperasi Desa, menjadi channel untuk logistik, agennya logistik PT Pos,” urai Dony.