Jurnal Indonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan intensitas tinggi dalam pemberantasan korupsi di kalangan pejabat publik. Sejak awal tahun 2026 hingga akhir Juli, lembaga antirasuah ini telah melakukan serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang berhasil menjaring 12 kepala daerah.

Kasus terbaru yang melibatkan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, menambah daftar panjang pejabat daerah yang terjerat operasi penindakan KPK. Berbagai modus operandi korupsi, mulai dari suap proyek, jual beli jabatan, pemerasan, hingga gratifikasi, menjadi modus yang kerap ditemukan dalam kasus-kasus yang ditangani KPK.

Berikut adalah daftar kepala daerah yang telah terjaring OTT KPK sepanjang tahun 2026:

  • 19 Januari 2026: Bupati Pati, Sudewo, terkait suap proyek dan jual beli jabatan perangkat desa.
  • 19 Januari 2026: Wali Kota Madiun, Maidi, terkait pemerasan dana CSR, fee proyek, dan gratifikasi.
  • 3 Maret 2026: Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, terkait pengadaan jasa outsourcing perusahaan keluarga.
  • 12 Maret 2026: Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, terkait suap ijon proyek di lingkungan Pemkab.
  • 13 Maret 2026: Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, terkait pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) mengenai setoran THR.
  • 10 April 2026: Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, terkait pemerasan terhadap 16 kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
  • 9 Juni 2026: Bupati Muara Enim, Edison, terkait pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim.
  • 30 Juni 2026: Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, terkait suap jabatan sekda dan kepemilikan mobil mewah senilai Rp 2,05 miliar.
  • 3 Juli 2026: Bupati Langkat, Syah Afandin, terkait fee proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (Disperkim), serta dugaan gratifikasi senilai Rp 3,5 miliar.
  • 11 Juli 2026: Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, terkait kasus pemerasan dan pemotongan bayaran ASN Pemkab.
  • 21 Juli 2026: Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, terkait kasus korupsi proyek dan penerimaan suap dengan total Rp 12,4 miliar.
  • 29 Juli 2026: Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, terkait kasus main proyek dan dugaan jual beli jabatan.