Jurnal Indonesia — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya aparatur sipil negara (ASN) untuk memiliki kemampuan beradaptasi dengan karakteristik unik di setiap daerah penugasan. Selain itu, para ASN juga dituntut untuk siap melayani masyarakat yang memiliki keragaman latar belakang.

Penegasan ini disampaikan Mendagri Tito saat memberikan arahan dalam Sidang Senat Terbuka Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Acara tersebut menandai wisuda program sarjana terapan, magister terapan, pendidikan profesi kepamongprajaan, dan program doktor ilmu pemerintahan untuk Tahun Akademik 2025/2026 yang digelar di Gedung Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Mendagri Tito menjelaskan bahwa lulusan IPDN akan memegang peran krusial sebagai bagian dari ASN yang bertanggung jawab mengelola administrasi pemerintahan secara efektif dan efisien. Beliau menyoroti bahwa tantangan ini semakin kompleks mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dengan populasi besar dan tingkat kemajemukan yang tinggi.

Indonesia, menurut Tito, memiliki tingkat kompleksitas geografis dan sosial yang tidak dimiliki banyak negara lain. Oleh karena itu, setiap ASN dituntut untuk memahami kondisi sosial yang beragam agar pelayanan publik dapat berjalan secara optimal.

“Dan Indonesia kita adalah memiliki negara yang besar, itu harus kita betul-betul pahami. Negara kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Negara kepulauan terbesar dengan populasi terbesar adalah Indonesia. Ini mengandung kompleksitas sendiri untuk mengelola administrasi pemerintahannya,” ungkap Tito dalam keterangan tertulis, Minggu (26/7/2026).

Lebih lanjut, Tito menguraikan bahwa keberagaman Indonesia juga tercermin dari karakter masyarakat yang berbeda-beda. Mengutip pandangan seorang sosiolog, Mendagri mengidentifikasi empat tipe masyarakat di Indonesia, yaitu informative society, industrial society, agricultural society, dan pre-agricultural society. Masing-masing tipe masyarakat ini memiliki karakteristik dan kebutuhan pelayanan pemerintahan yang spesifik.

Konsekuensinya, ASN tidak bisa menerapkan satu pendekatan yang seragam untuk semua wilayah. Kemampuan beradaptasi menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Dan itu akan berhadapan, adik-adik semua akan berhadapan sama mereka, harus melayani mereka. Karena adik-adik akan ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Dan harus siap dengan itu,” tegasnya.

Mendagri Tito berpesan kepada para lulusan IPDN agar tidak memiliki preferensi dalam memilih lokasi penugasan. ASN harus siap ditempatkan di seluruh penjuru Indonesia dan mampu mengaplikasikan ilmu pemerintahan yang telah dipelajari sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

“Dan harus siap beradaptasi menerapkan ilmu pemerintahannya sesuai kondisi masyarakat yang sangat variatif itu. Jangan berpikir nanti akan dinasnya di Bandung saja atau Jakarta,” tutupnya.