Jurnal Indonesia — Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan posisi pemerintah berpihak kepada petani dan nelayan serta menolak paham neoliberalisme dalam mekanisme pasar bebas.

Pernyataan itu disampaikan Zulhas saat membuka rapat koordinasi nasional sektor kelautan dan perikanan di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026). Ia menegaskan swasembada pangan sebagai bagian dari kedaulatan negara.

Pasar Bebas Dan Kritik Neolib

Zulhas mengkritik logika pasar bebas yang, menurutnya, menempatkan kemampuan membeli sebagai tolok ukur utama. “Mulanya, swasembada dalam pasar bebas itu tidak penting, yang penting dalam pasar bebas adalah memiliki uang. Menurutnya, paham seperti ini tidak cocok untuk Indonesia,” ujar Zulhas.

Ia mencontohkan pendekatan impor sebagai solusi instan: “Ini kalau diteruskan, bisa saja kita maju, tapi bisa seperti bubble,” kata Zulhas. Ia menambahkan bahwa prinsip neolib mendorong impor bila suatu komoditas tidak dimiliki secara domestik.

Swasembada Sebagai Kedaulatan

Menurut Zulhas, Indonesia berbeda karena berpegang pada cita-cita kemerdekaan, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Pancasila. “Kita harus berdaulat, swasembada itu kedaulatan, kedaulatan itu kehormatan,” tegasnya.

Ia menegaskan keberpihakan negara terhadap petani dan nelayan sebagai konsekuensi dari upaya mencapai swasembada. “Kehormatan siapa? Kehormatan bangsa Indonesia, kehormatan kita, kehormatan rakyat Indonesia yang 170 juta, pertanian tadi ini, 170 juta itu terdiri dari petani, nelayan, dan peternak. Artinya kalau kita swasembada, kita berpihak kepada rakyat Indonesia,” ucap Zulhas.

Berpihak Sesuai Konstitusi

Zulhas menekankan bahwa keberpihakan kepada petani dan nelayan sesuai dengan mandat Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Jika tercapai, swasembada akan memberi penghormatan kepada para pelaku di sektor pangan.

“Jadi harus ada berpihak kepada mereka, sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Pancasila. Bukan cuma sekadar angka-angka, kalau kita berpihak kepada mereka, kalau kita swasembada, artinya mereka punya kehormatan, kenapa punya kehormatan? Dia produktif, ada pemberdayaan,” pungkasnya.