Jurnal Indonesia — JAKARTA – Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai kekuasaan yang bersifat sementara ditanggapi oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus. Pidato AHY tersebut dinilai bisa menjadi sinyal ketidakpuasan terhadap pemerintahan saat ini hingga peta menuju kontestasi Pilpres 2029.

Deddy Yevri Sitorus menjelaskan bahwa pernyataan AHY soal kekuasaan yang tidak selamanya bisa dimaknai secara normatif. Namun, dalam konteks pidato politik, pernyataan tersebut dapat ditafsirkan lebih jauh. “Menurut saya pernyataan AHY ‘bahwa kekuasaan tidak selamanya dan berbatas waktu’ bisa ditafsir sebagai sesuatu yang normatif dan biasa saja. Kalau cara pandangnya normatif tentu tidak ada yang harus dipersoalkan. Tetapi masalahnya adalah bahwa itu adalah pidato politik dan tentu punya konteks dan tujuan politik tertentu pula,” kata Deddy kepada wartawan, Rabu (9/9/2026).

Menurut pandangan politik Deddy, pidato tersebut sangat mungkin ditafsirkan sebagai pesan kepada koalisi maupun institusi pemerintahan. Ia menduga ada kemungkinan AHY merasakan ketidakpuasan terhadap situasi internal pemerintahan atau lembaga tertentu. “Dari sudut pandang politik, pernyataan itu sangat mungkin ditafsir sebagai pesan kepada koalisi, institusi atau lembaga pemerintahan. Kalau ini yang dijadikan sudut pandang maka patut diduga ada ketidakpuasan yang dirasakan oleh AHY terhadap situasi internal pemerintahan atau institusi/lembaga tertentu,” ujarnya.

Deddy menambahkan bahwa hal tersebut perlu dicek lebih lanjut melalui komunikasi dan interaksi AHY sebagai Menteri atau Ketua Umum Partai dengan Presiden. “Tinggal dilihat apakah ada sinyal-sinyal ketidakpuasan atau kekecewaan dari AHY atau partainya terhadap pengelolaan kekuasaan pemerintahan saat ini. Saya tidak berani menebak-nebak. Tinggal dicek seberapa sering AHY sebagai Menteri atau Ketua Umum Parpol berkomunikasi atau berinteraksi dengan Presiden,” sambungnya.

Lebih lanjut, Deddy melihat pidato AHY dapat dibaca dari perspektif kontestasi politik menuju Pemilu 2029. Ia mengatakan pernyataan tersebut bisa menjadi seruan kepada partai-partai koalisi pemerintahan untuk mulai memikirkan Pemilu 2029, atau bisa juga diinterpretasikan sebagai pesan khusus kepada Presiden agar menghitung AHY/Demokrat dalam kontestasi pemilu mendatang. “Dari sudut pandang kontestasi politik, bisa saja ditafsirkan bahwa pernyataan itu adalah seruan kepada koalisi partai di pemerintahan untuk mulai memikirkan peta jalan baru menuju Pemilu 2029. Atau, bisa juga diinterpretasikan sebagai pesan khusus kepada Presiden agar menghitung AHY/Demokrat dalam kontestasi pemilu yang akan datang,” paparnya.

Meskipun demikian, Deddy menilai peluang AHY untuk maju dalam Pilpres 2029 masih membutuhkan kerja keras. Ia menyinggung hasil sejumlah survei yang belum menunjukkan dukungan kuat terhadap AHY. “Saat ini kepuasan publik terhadap pemerintah dan Presiden mengalami tren yang menurun. Sangat bisa dipahami jika kemudian AHY/Demokrat menyimpulkan sekarang ini sebagai momentum yang tepat untuk masuk dalam kancah pertarungan politik menuju 2029. Terlebih melihat rilis hasil survei berbagai lembaga yang belum menunjukkan dukungan yang kuat kepada AHY dan Demokrat,” jelasnya.

Deddy menambahkan, “Bagaimana peluang AHY saya kurang tahu tetapi kalau melihat survei, beliau perlu kerja sangat keras untuk mengejar ketertinggalan. Terutama untuk mengejar ketertinggalan terhadap berbagai tokoh yang sudah muncul dalam radar survei seperti KDM dan Prabowo sendiri.” Ia juga menyatakan bahwa partainya saat ini tidak ingin terburu-buru membicarakan kontestasi Pilpres 2029 karena pemilu masih cukup jauh. “Pemilu masih jauh, kita memilih fokus pada kerja-kerja konkret bagi rakyat dan konsolidasi partai secara berkelanjutan. Menurut kami terlalu pagi untuk bicara kontestasi pilpres atau pemilu saat usia pemerintahan bahkan belum mencapai setengah periode. Kami juga lebih percaya kekuatan kolektif partai dan dukungan akar rumput dari pada sekadar elektabilitas calon,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga menanggapi pernyataan AHY terkait kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Doli sempat menyoroti gestur AHY dalam pidato politiknya saat acara HUT Demokrat. “Secara substansi, apa yang disampaikan oleh AHY, saya setuju sepenuhnya. Tentang pertumbuhan demokrasi yang harus terus dijaga, tanggung jawab seluruh institusi negara, tugas utama pemerintah dan hak serta kewajiban warga negara,” kata Doli kepada wartawan.

Namun, Doli menyoroti posisi AHY yang berada di koalisi pemerintah. Ia memandang AHY seolah memberi sinyal kuat menjadi pesaing di pilpres mendatang. “Namun, dilihat dari cara penyampaian, gestur, dan standing position-nya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam pilpres mendatang,” ujar Doli. Ia menambahkan, “Padahal, kita semua saat ini, sebagai sebuah bangsa, sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Situasi yang dihadapi masyarakat juga tidak mudah. Dan AHY posisinya saat ini adalah bagian dari pemerintah yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas situasi apa pun yang dihadapi.”

Menanggapi pernyataan Ahmad Doli Kurnia tersebut, Partai Demokrat menegaskan pidato AHY mengenai kekuasaan sama sekali tidak berkaitan dengan persiapan menuju Pilpres 2029 maupun kepentingan politik praktis. “Demokrat menegaskan pidato AHY sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan politik praktis, apalagi terkait Pilpres 2029. Pidato Politik Ketum AHY selalu berbicara mengenai konsep besar, gagasan-gagasan dan pemikiran besar. Masa depan bangsa dan negara. Nasib rakyat. Kemaslahatan orang banyak. Seperti apa peran Demokrat, dalam memperjuangkan harapan rakyat,” tulis pernyataan Partai Demokrat, Selasa (8/9/2026).

Partai Demokrat menjelaskan pernyataan AHY mengenai kekuasaan harus dilihat secara utuh, di mana AHY menekankan bahwa kekuasaan merupakan amanah rakyat dan memiliki batas waktu. “AHY menegaskan kekuasaan datang dan pergi. Jabatan ada waktunya. Pemilu memiliki siklusnya. Tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai. Di sinilah poin utamanya,” ujar mereka.

Lebih lanjut, Partai Demokrat menyatakan AHY mengajak kadernya untuk meresapi makna keberadaan partai selama seperempat abad ini, serta melakukan refleksi dan introspeksi diri. “Beliau menegaskan dalam kalimat selanjutnya. Dua puluh lima tahun pertama adalah sejarah. Dua puluh lima tahun berikutnya adalah tanggung jawab kita. Kita pernah di pemerintahan, di kekuasaan, dan kita pernah berada di luar kekuasaan,” paparnya. “Kepada kader Demokrat yang berada di pemerintahan, gunakanlah kekuasaan hari ini untuk melayani,” sambungnya.