Jurnal Indonesia — JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan upaya pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Menurutnya, keberhasilan dalam mengelola inflasi memiliki dampak positif yang luas, mulai dari peningkatan konsumsi, stimulasi produksi, penciptaan lapangan kerja, hingga pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara konsisten mengawal pengendalian inflasi melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang telah diselenggarakan sejak Oktober 2022. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, yang dianggap sebagai fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Bima Arya saat memberikan sambutan pada Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali-Nusra Tahun 2026 di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali.

“Kalau kita berhasil mengelola inflasi maka spillover efeknya banyak. Mendorong konsumsi, menstimulasi produksi, membuka lapangan pekerjaan, dan sesuai dengan target Bapak Presiden 8 persen of economic growth,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (27/7/2026).

Bima Arya menjelaskan bahwa meskipun tujuan pengendalian inflasi bersifat universal di seluruh Indonesia, tantangan yang dihadapi oleh setiap daerah sangat bervariasi. Khusus untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), karakteristik geografis kepulauan menjadi faktor krusial. Konektivitas antar pulau dan biaya logistik memegang peranan penting dalam menjaga kelancaran distribusi pangan di kawasan tersebut.

Selain itu, tingginya aktivitas pariwisata, kebutuhan yang meningkat pada hari-hari besar keagamaan, serta fluktuasi kondisi cuaca turut memengaruhi dinamika inflasi di ketiga provinsi tersebut.

“Potensinya besar, tapi persoalannya adalah konektivitas antar pulau tadi. Biaya logistik ini sangat mempengaruhi di sini. Distribusi pentingnya sama, krusialnya sama dengan produksi. Kalau di sini produksi dan distribusi sama-sama challenging atau menantang,” jelasnya.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Bima Arya menggarisbawahi tiga agenda utama yang perlu menjadi fokus perhatian para kepala daerah dalam upaya memperkuat ketahanan pangan. Pertama, pentingnya memperkuat kerja sama antardaerah untuk menjamin kelancaran distribusi dan pasokan pangan. Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam memantau perkembangan harga dan kondisi pasar secara real-time.

Ketiga, mengkoordinasikan kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam rencana tata ruang wilayah sebagai langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan dalam jangka panjang.

“Jadi apa yang kami sampaikan ini menggambarkan betapa pengendalian inflasi menyangkut semua aspek dari hulu ke hilir. Melibatkan semua, nggak hanya kepala daerah saja. Butuh bantuan Bank Indonesia, butuh juga intervensi dari Bulog, butuh juga penguatan tata kelola dari Kementerian Perdagangan. Dan tentu leadership kepala daerah dalam hal ini menentukan,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Deputi Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair, pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama kementerian/lembaga, serta kepala daerah se-Provinsi Bali.