Jurnal Indonesia — Jakarta – Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR RI Periode 1999-2024 menekankan urgensi penguatan kualitas tata kelola pemerintahan. Langkah ini krusial dalam menghadapi tantangan ekonomi global, dinamika geopolitik, transformasi digital, dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja negara.

Dalam pertemuan di Parle Senayan, para mantan pimpinan MPR dan DPR bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyepakati tiga fondasi utama yang menentukan kepercayaan publik terhadap negara: efektivitas pemerintahan, sinergi penegakan hukum, dan komunikasi publik.

“Tantangan terbesar pemerintahan saat ini bukan semata-mata menghasilkan lebih banyak kebijakan, melainkan memastikan setiap kebijakan disusun secara matang, dilaksanakan secara konsisten, ditegakkan melalui sistem hukum yang bersinergi, serta dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Negara memerlukan tata kelola yang mampu menyatukan visi antar lembaga, memperkuat koordinasi, dan membangun kepercayaan publik sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,” ujar Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam acara Silaturahmi Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR periode 1999-2024 di Parle Senayan Jakarta, Rabu malam (22/7).

Forum tersebut dihadiri pula oleh pimpinan MPR dan DPR RI periode 1999-2024 lainnya, termasuk Marzuki Alie, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Hermanto, Hajriyanto Y Thohari, Fadel Muhammad, Melani Leimena Suharli, Ahmad Farhan Hamid, dan Amir Uskara.

Diskusi mengarah pada kompleksitas tantangan yang dihadapi efektivitas pemerintahan. Para pimpinan MPR dan DPR RI Periode 1999-2024 menilai pemerintah dituntut bergerak cepat merespons tekanan ekonomi dunia, konflik geopolitik, disrupsi teknologi, serta perubahan sosial. Kecepatan pengambilan keputusan harus diimbangi kualitas perencanaan, koordinasi lintas kementerian, evaluasi kebijakan, dan konsistensi implementasi untuk menghindari ketidakpastian di masyarakat dan pelaku usaha.

Kualitas tata kelola yang baik terbukti menjadi faktor penentu stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor di tengah ketidakpastian global.

“Persoalan komunikasi pemerintah dengan masyarakat masih menjadi kelemahan yang perlu segera diperbaiki. Banyak aspirasi dari masyarakat maupun kalangan pendidikan yang akhirnya dititipkan kepada kami karena jalur komunikasi yang ada dinilai belum berjalan efektif,” kata Marzuki Alie. Ia menambahkan, “Di bidang investasi pun proses perizinan, masih menjadi hambatan serius yang memerlukan perhatian pemerintah.”

Forum juga menyoroti pentingnya membangun pemerintahan yang mampu bergerak cepat tanpa mengorbankan kualitas pengambilan keputusan. Para Pimpinan MPR dan DPR RI Periode 1999-2024 mengamati masih sering terjadi perubahan kebijakan dalam waktu singkat, lemahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta belum optimalnya evaluasi dampak kebijakan, yang semua itu menimbulkan ketidakpastian.

Data Bank Dunia menunjukkan pertumbuhan ekonomi global diprediksi moderat di kisaran 2,3% pada 2025. Sementara IMF memperkirakan ekonomi dunia tetap menghadapi tekanan akibat fragmentasi geopolitik dan ketidakpastian perdagangan. Dalam situasi demikian, kualitas tata kelola menjadi faktor penentu daya tahan setiap negara.

“Kasus korupsi yang muncul hampir setiap hari dengan nilai yang semakin besar menunjukkan bahwa penegakan hukum masih memerlukan pembenahan serius. DPR harus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal agar setiap persoalan tidak berhenti menjadi pemberitaan sesaat, melainkan benar-benar memperoleh penyelesaian yang tuntas,” tegas Agung Laksono. Ia menambahkan, “Kritik yang kami sampaikan merupakan bentuk dukungan konstruktif bagi pemerintah.”

Isu pemberantasan korupsi menjadi pembahasan utama. Forum menilai harmonisasi antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan lembaga peradilan masih memerlukan penguatan. Tumpang tindih kewenangan, perbedaan penafsiran hukum, hingga polemik antar lembaga di ruang publik dinilai dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.

Para tokoh sepakat keberhasilan pemberantasan korupsi tidak ditentukan oleh banyaknya institusi yang terlibat, melainkan oleh tingkat integrasi sistem, kejelasan pembagian kewenangan, pertukaran data yang aman, serta kepemimpinan nasional yang mampu menyinergikan seluruh aparat penegak hukum.

“Hubungan antar lembaga penegak hukum yang memunculkan turbulensi politik perlu segera dibenahi. Momentum saat ini tepat untuk melakukan transformasi menyeluruh sehingga institusi penegak hukum dapat bekerja lebih harmonis,” ujar Priyo Budi Santoso. Ia menambahkan, “Di sisi lain, DPR juga perlu lebih aktif menjelaskan berbagai program strategis pemerintah kepada masyarakat agar tidak menimbulkan salah persepsi.”

Forum juga memberi perhatian besar terhadap komunikasi publik pemerintah yang dinilai menjadi bagian tak terpisahkan dari keberhasilan kebijakan. Di era media digital, masyarakat menilai pemerintah melalui substansi kebijakan sekaligus cara penjelasannya. Perbedaan pernyataan antar pihak, perubahan narasi yang terlalu cepat, serta klarifikasi yang terlambat dinilai membuka ruang spekulasi, disinformasi, dan krisis kepercayaan.

Oleh karena itu, komunikasi berbasis data, narasi nasional yang konsisten, juru bicara yang kredibel, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi kebutuhan mendesak dalam penyelenggaraan pemerintahan modern.

“Pemerintah memerlukan juru bicara yang kredibel agar setiap kebijakan dapat dipahami masyarakat secara utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Komunikasi publik yang baik merupakan bagian dari keberhasilan pemerintahan,” ujar Fadel Muhammad dan Agus Hermanto. Sementara Hajriyanto Y Thohari menambahkan demokrasi harus dikelola secara seimbang. Menurutnya, DPR harus menjadi saluran utama aspirasi masyarakat sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme konstitusional dan tidak selalu bermuara pada demonstrasi.

Forum juga membahas program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan daerah, hingga visi Indonesia Emas 2045. Program-program tersebut dinilai memiliki arah baik, namun implementasinya memerlukan koordinasi lebih kuat, komunikasi lebih terbuka, serta evaluasi berkelanjutan agar manfaatnya optimal dirasakan masyarakat.

Selain itu, forum menyoroti pentingnya memperkuat kapasitas birokrasi, menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperbaiki iklim investasi, serta memastikan pembangunan daerah berjalan lebih merata.

“Masukan yang disampaikan seluruh Para Pimpinan MPR dan DPR RI Periode 1999-2024 menjadi perhatian kami. Pemerintah memang sedang membenahi struktur komunikasi publik agar penyampaian program-program Presiden lebih efektif,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ia menambahkan, “DPR juga tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap para menteri melalui komisi-komisi, meskipun seluruh partai berada dalam koalisi pemerintahan. Mengenai kepastian hukum, iklim investasi, penyaluran dana ke daerah, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis hingga pembahasan RUU Perampasan Aset, semuanya terus kami evaluasi dan koordinasikan bersama pemerintah agar menghasilkan kebijakan yang semakin baik.”