Jurnal Indonesia — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyambut baik rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang akan mengkaji penerbitan obligasi daerah DKI Jakarta. Ia berharap proses kajian tersebut dapat segera diselesaikan.

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono usai meresmikan sistem pembayaran tiket menggunakan kartu kredit nirsentuh (EMV Contactless) di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Rabu (29/7/2026). “Kalau dilakukan kajian, kami terima kasih kepada Menteri Keuangan, mohon kajiannya disegerakan,” ujar Pramono.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta telah mengusulkan penerbitan obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan di ibu kota. Instrumen ini diharapkan dapat mendukung berbagai proyek strategis tanpa harus sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, realisasi penerbitan obligasi daerah memerlukan persetujuan dan kajian dari pemerintah pusat, termasuk Kementerian Keuangan.

Menanggapi rencana tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mempertanyakan alasan Pemprov DKI Jakarta menerbitkan obligasi senilai Rp3,5 triliun. Purbaya mengemukakan bahwa daerah tersebut masih memiliki dana yang cukup besar dan belum terserap.

“Saya belum tahu, itu buat apa terbitkan obligasi? Kan uangnya banyak, masih berapa triliun itu nggak kepakai,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Kamis (23/7/2026). Menurut Purbaya, kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta masih tergolong aman dan kuat. Ia menyatakan akan mengecek kembali hal tersebut.

“Kalau kredibel seperti DKI uangnya banyak sebenarnya nggak bahaya. Cuman jadi pertanyaan adalah dia kan uangnya nggak kepakai banyak, buat apa terbitkan bond? Tapi saya nggak tahu, nanti saya cek lagi sama mereka ya,” terang Purbaya.