Jurnal Indonesia — Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, melaksanakan penyaluran bantuan pangan (bapang) berupa komoditas beras dari pemerintah di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pemerintah yang dikoordinasikan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dengan Perum Bulog.

Rajiv menjelaskan bahwa bantuan pangan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok serta meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat. “Saya hadir dalam rangka penyaluran bantuan pangan komoditi beras dari Bapanas dan Bulog. Ini dari pemerintah. Ini adalah hak bapak ibu,” ujar Rajiv dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2026).

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat II yang mencakup wilayah Bandung, Rajiv menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan. Tujuannya adalah memastikan program bantuan pangan pemerintah tersalurkan secara akurat kepada pihak yang berhak. “Saya hadir di sini sebagai Anggota DPR mewakili warga di Bandung, menjalani fungsi pengawasan agar program ini tepat sasaran,” tuturnya.

Selain memastikan ketepatan sasaran, Rajiv juga memberikan perhatian pada kualitas beras yang diterima oleh masyarakat. Ia menekankan pentingnya bantuan pangan agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi keluarga penerima. “Kita tahu berasnya, mengecek kualitasnya sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat,” tambahnya.

Rajiv berharap bantuan pangan ini dapat secara signifikan membantu meringankan beban masyarakat. Harapan ini semakin menguat mengingat pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang penyaluran bantuan pangan hingga Desember 2026, melampaui rencana awal yang seharusnya berakhir pada September.

Perpanjangan penyaluran bantuan pangan ini, terang Rajiv, merupakan hasil dari permintaan Komisi IV DPR RI. Dengan perpanjangan tersebut, masyarakat penerima manfaat masih akan terus memperoleh bantuan hingga akhir tahun 2026. “Yang terbaru kemarin penyaluran bantuan pangan ini dilanjutkan sampai Desember oleh pemerintah atas permintaan Komisi IV DPR RI. Harusnya sampai September, dilanjutkan Desember. Jadi panjang lagi, nanti bisa dapat lagi (bantuan pangan),” jelasnya.

Di balik keberlanjutan bantuan pangan, Rajiv menyampaikan harapannya agar masyarakat pada akhirnya dapat mencapai kemandirian ekonomi. Ia melihat bantuan pangan sebagai instrumen pendukung, namun kemandirian ekonomi tetap menjadi tujuan utama. “Karena itu, Rajiv bersama kepala desa setempat akan memikirkan program lain yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di tingkat desa wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat,” katanya.

Lebih lanjut, Rajiv menyoroti isu mengenai desil yang menjadi salah satu kriteria penentuan penerima program bantuan pemerintah. Perhatian serius terhadap persoalan desil ini juga menjadi agenda DPR. Menurutnya, perbaikan data desil sangat krusial agar program bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. “Desil-desil kacau ini, harus diperbaiki semua. Jadi bukan hanya masyarakat yang pusing sama desil, saya pun pusing sama desil. Karena banyak yang saya ajukan, semuanya terpotong sama desil. Jadi orang-orang yang berhak tidak mendapatkan bantuan gara-gara desil,” pungkasnya.