Jurnal Indonesia — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara resmi memperluas cakupan Satuan Tugas (Satgas) penanganan bencana. Jika sebelumnya fokus pada Sumatra dan Aceh, kini tupoksi Satgas diperluas menjadi Satuan Tugas Tanggap Darurat dan Rehabilitasi Infrastruktur Dampak Bencana Bidang Pekerjaan Umum yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Keputusan ini diambil menyusul peningkatan perhatian terhadap erupsi Gunung Anak Krakatau dan aktivitas sejumlah gunung api lain di berbagai daerah. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan keprihatinannya terhadap masyarakat yang terdampak bencana. “Saya ikut prihatin kepada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah di berbagai daerah. Kondisinya tentu berbeda-beda, tapi bagi kami di PU yang penting adalah bisa cepat hadir sesuai kebutuhan di lapangan. Saya sudah minta jajaran untuk siaga dan bergerak, terutama untuk membantu menjaga akses dan layanan dasar masyarakat,” ujar Menteri Dody dalam keterangan rilisnya di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Indonesia dengan bentang alam dan sumber daya alam yang beragam juga memiliki risiko bencana yang tinggi akibat kondisi geografis dan geologisnya. Mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga erupsi gunung api. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan respons cepat menjadi kunci untuk menangani kebutuhan masyarakat.

Pengalaman Kementerian PU dalam menangani bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebelumnya telah membentuk Satgas untuk menyatukan penanganan infrastruktur dari masa tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. “Dalam kondisi bencana, kita tidak bisa bekerja seperti business as usual. Situasinya berubah cepat, dan kebutuhan di lapangan juga datang bersamaan. Bisa ada jalan yang putus, jembatan rusak, kebutuhan air, sampai fasilitas umum yang harus segera ditangani. Jadi tidak bisa masing-masing unit berjalan sendiri-sendiri. Semua harus bisa langsung terkonsolidasi sesuai kondisi di lapangan,” jelas Dody.

Evaluasi terhadap pola kerja Satgas menunjukkan adanya percepatan koordinasi dan pengambilan keputusan. Kebutuhan akan pola ini semakin mendesak seiring terjadinya bencana di luar Sumatera, seperti di Nusa Tenggara Timur, serta meningkatnya aktivitas vulkanik.

Menteri Dody memutuskan untuk memperluas tupoksi Satgas agar memiliki tim dan mekanisme yang siap digerakkan ketika ada kebutuhan penanganan di wilayah lain. “Awalnya Satgas ini kita bentuk untuk membantu penanganan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Setelah kita evaluasi, pola kerjanya cukup membantu. Sementara bencana tentu tidak hanya terjadi di Sumatera. Karena itu saya putuskan cakupannya kita perluas, sehingga ketika ada kebutuhan di wilayah lain, kita sudah punya tim dan mekanisme yang siap digerakkan,” paparnya.

Satgas sebagai Simpul Koordinasi Pusat Kontrol Infrastruktur

Satgas yang baru ini akan berfungsi sebagai simpul koordinasi di lingkungan Kementerian PU. Fungsinya adalah mengonsolidasikan kebutuhan di lapangan, unit teknis, personel, peralatan, serta dukungan lain yang diperlukan. Menteri Dody meminta agar rantai koordinasi dibuat sesingkat mungkin untuk mempercepat respons di lapangan. “Saya sudah minta supaya koordinasinya dibuat sependek mungkin. Begitu laporan dari lapangan masuk, harus segera jelas apa yang paling mendesak, siapa yang menangani, alat dan dukungannya dari mana, lalu timnya bergerak. Dalam kondisi bencana, waktu sangat berarti bagi masyarakat,” tambahnya.

Secara kelembagaan, substansi, struktur, tugas, dan mekanisme kerja Satgas telah disiapkan. Rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum sebagai landasan formal sedang dalam proses sirkuler untuk ditetapkan. Satgas akan diketuai oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU, Adenan Rasyid, dan melibatkan unit organisasi serta teknis terkait.

Dalam pelaksanaannya, Satgas akan bertindak sebagai pusat kontrol atau traffic controller penanganan infrastruktur akibat bencana di lingkungan Kementerian PU. Kebutuhan terkait jalan dan jembatan, sumber daya air, air minum dan sanitasi, bangunan, serta fasilitas publik akan ditangani dalam satu koordinasi terpadu. “Kalau masyarakat sedang kena musibah, kita tidak bisa terlalu lama berhitung. Kalau akses harus dibuka, kita buka. Kalau ada kebutuhan air, kita siapkan. Kalau ada infrastruktur yang perlu segera ditangani, tim teknis harus masuk. Karena itu Satgas ini kita siapkan supaya seluruh kekuatan PU bisa lebih cepat bergerak dan bekerja bersama,” tegas Dody.

Kementerian PU juga akan terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta unsur terkait lainnya. Ke depan, Satgas ini akan terus dievaluasi untuk pengembangan kelembagaan yang lebih permanen guna meningkatkan kecepatan dan integrasi respons terhadap kerusakan infrastruktur akibat bencana.

Dampak Erupsi Anak Krakatau dan Pentingnya Penanganan Multimoda

Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Ilham Malik menyoroti peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau sejak 4 September 2026. Ia menekankan bahwa peristiwa ini bukan semata-mata isu vulkanologi, melainkan juga gangguan potensial terhadap sistem transportasi strategis nasional.

Posisi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda menjadikannya memiliki karakter multimoda karena kawasan tersebut mempertemukan berbagai moda transportasi, termasuk jaringan penerbangan, penyeberangan, pelayaran, jalan nasional, jalan tol, pelabuhan, serta sistem logistik antara Pulau Jawa dan Sumatera. “Keputusan pemerintah untuk menutup sementara sejumlah bandar udara yang terdampak sebaran abu vulkanik merupakan tindakan yang tepat berdasarkan prinsip keselamatan. Karena itu keputusan pembukaan maupun penutupan ruang udara harus sepenuhnya berbasis data meteorologi, vulkanologi dan keselamatan penerbangan,” ujar Ilham.

Namun, perhatian pemerintah tidak boleh hanya terfokus pada sektor penerbangan. Selat Sunda adalah koridor transportasi dan logistik yang sangat strategis di Indonesia. Gangguan di kawasan ini dapat menimbulkan efek berantai terhadap mobilitas penduduk, distribusi barang, industri, rantai pasok, serta hubungan ekonomi Jawa-Sumatera.

Puan Maharani Tekankan Penanganan Terpadu dan Keselamatan Masyarakat

Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya penanganan yang terpadu dalam menghadapi erupsi Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. “Pemerintah perlu bergerak cepat dan terpadu dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang telah memengaruhi kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kegiatan ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah,” kata Puan.

Aktivitas Gunung Anak Krakatau telah menimbulkan dampak luas, mulai dari sebaran abu vulkanik yang mencemari udara di Lampung, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat, hingga gangguan jarak pandang dan transportasi udara. Sejumlah bandara sempat ditutup imbas sebaran abu vulkanik, mengganggu penerbangan masyarakat. “Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait juga harus memastikan setiap kebutuhan masyarakat terdampak dapat terfasilitasi,” sambungnya.