Jurnal Indonesia — JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menekankan pentingnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memperkuat perannya sebagai garda terdepan pelayanan publik dengan pendekatan yang humanis. Menurutnya, cara Satpol PP berinteraksi dengan masyarakat sangat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Kalau pajangannya bagus, orang melihat toko itu akan bagus, tetapi kalau pajangannya jelek masyarakat langsung melabeli toko itu jelek,” ujar Tomsi dalam keterangannya, Jumat (31/7/2026). Pernyataan ini disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis Training of Trainers (ToT) bagi anggota Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di Pusdiklat PT. JISS, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Tomsi menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP menjadi kebutuhan mendesak. Mengingat personel Satpol PP memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari tenaga honorer, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga Aparatur Sipil Negara (ASN), pelatihan menjadi krusial. Pelatihan ini bertujuan untuk menyamakan standar kompetensi, memperkuat pemahaman terhadap prosedur operasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain peningkatan kompetensi, Tomsi juga mendorong Satpol PP untuk menghadirkan berbagai inovasi pelayanan yang bermanfaat. Ia berpendapat bahwa peran Satpol PP tidak seharusnya hanya terbatas pada penegakan Peraturan Daerah, tetapi juga dapat hadir melalui aksi-aksi sosial. Contohnya seperti membantu anak-anak menyeberang jalan, mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan, atau pelayanan lain yang dapat memperkuat kedekatan dengan warga.

“Mulai berkreasi memiliki ide-ide baru untuk mengembangkan pekerjaannya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tomsi mengajak para pimpinan Satpol PP di daerah untuk menjadi teladan dalam mendorong perubahan budaya organisasi. Ia berharap semangat transformasi yang dibangun melalui pelatihan ini dapat diterapkan secara konsisten. Tujuannya agar Satpol PP semakin profesional, dipercaya, dan dicintai oleh masyarakat.

“Saya berharap keberadaan di sini betul-betul membawa suatu perubahan dan yakinkan kepada kepala daerah masing-masing bahwa komitmen Bapak Menteri berkaitan dengan membuat Satpol PP sebagai satuan Polisi Pamong Praja yang dicintai oleh masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Cheka Virgowansyah, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP Mayjen TNI Edi Nurhabad, Executive Advisor PT. JISS Ari Yusuf Amir, Direktur Utama PT. JISS Brigjen TNI (Purn.) M. Gultan, jajaran direksi PT. JISS, serta para peserta Bimtek ToT Satpol PP dan Linmas dari berbagai daerah.