Jurnal Indonesia — JAKARTA – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga untuk segera mempercepat realisasi anggaran pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Percepatan ini sangat krusial mengingat waktu pelaksanaan program tahun anggaran 2026 tersisa sekitar empat bulan.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang telah disalurkan pemerintah harus segera diwujudkan menjadi program dan pekerjaan nyata yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak bencana. Menurut Tito, anggaran tersebut tidak boleh hanya berhenti pada tahap pengalokasian.

“Karena ini tambahan uang TKD, spesifik untuk menangani bencana, dikasih besar-besar oleh Pak Presiden, jangan tidak dimanfaatkan,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/8/2026). Pemerintah sendiri telah menyiapkan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi daerah-daerah yang terdampak di tiga provinsi tersebut. Dukungan finansial ini diarahkan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kebutuhan prioritas masing-masing daerah.

Tito meminta jajaran Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, serta Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk memperkuat pengawalan terhadap daerah yang realisasi anggarannya masih tergolong rendah. Evaluasi mendalam diperlukan untuk mengurai kendala-kendala yang mungkin muncul, baik itu dari sisi administratif, teknis, maupun persoalan lain yang berpotensi memperlambat pelaksanaan program pemulihan.

Selain TKD, Satgas PRR juga mendesak kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat pelaksanaan Anggaran Tambahan Belanja (ABT) yang telah disiapkan khusus untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Anggaran yang sudah tersedia ini perlu segera diterjemahkan menjadi pekerjaan fisik agar manfaat pemulihan dapat segera dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini jelas nomor satu adalah perbaikan jalan yang rusak, jembatan rusak. Saya bersyukur Menteri PU sudah turun anggaran karena infrastruktur ini paling ditunggu sekali,” ungkapnya.

Pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp38,9 triliun melalui ABT tahun 2026 untuk mendukung pemulihan pascabencana Sumatera. Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp37 triliun dilaporkan telah dicairkan, sementara sebagian kecil lainnya masih dalam proses persetujuan dan pencairan.

Tito menginstruksikan para penanggung jawab program di tingkat kementerian dan lembaga untuk memastikan anggaran yang telah tersedia dapat segera dilaksanakan. Khusus untuk anggaran yang masih dalam proses, koordinasi dengan Kementerian Keuangan harus dipercepat agar proses pencairan tidak terlalu mepet dengan batas akhir tahun anggaran.

Satgas PRR berkomitmen untuk terus memperkuat monitoring di lapangan guna memastikan bahwa anggaran TKD dan ABT benar-benar mendukung kebutuhan riil masyarakat. Pengawalan ini juga sekaligus berfungsi sebagai sarana untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan baru yang mungkin belum terakomodasi dalam program pemulihan yang ada, serta mempercepat pencarian solusi terbaik.