Jurnal Indonesia — Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menekankan bahwa transisi energi bukan hanya respons jangka pendek terhadap gejolak geopolitik global, seperti konflik di Timur Tengah. Menurutnya, transisi energi merupakan kebutuhan strategis jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi nasional, menjaga daya saing ekonomi, serta melindungi Indonesia dari dampak krisis iklim.

Pernyataan ini disampaikan Eddy Soeparno saat menyampaikan pidato kunci dalam forum Ekoniklim 2026 yang diselenggarakan CNBC Indonesia bekerja sama dengan Climate Policy Initiative (CPI) di Wisma Habibie-Ainun, Kuningan, Jakarta. Ia menyatakan bahwa konflik di Timur Tengah memang mengingatkan kerentanan sistem energi global terhadap gejolak geopolitik. Namun, transisi energi adalah keniscayaan bagi Indonesia, terlepas dari ada atau tidaknya konflik tersebut.

“Konflik bisa mereda, tetapi kebutuhan membangun sistem energi yang lebih tangguh, lebih bersih, dan lebih kompetitif akan selalu ada,” ujar Eddy pada Selasa (28/7/2026). Ia menambahkan bahwa transisi energi sering kali hanya dipandang sebagai solusi atas lonjakan harga minyak atau ancaman gangguan pasokan energi.

Padahal, menurut Doktor Ilmu Politik UI ini, persoalan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana Indonesia membangun sistem energi yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi hingga beberapa dekade mendatang, sesuai dengan visi jangka panjang. “Kalau orientasi kita hanya pada krisis hari ini, maka kebijakan energi kita akan selalu bersifat reaktif. Yang kita perlukan adalah visi jangka panjang. tahun 2045, 2060 bahkan seterusnya, dan seharusnya bukan sekadar respons terhadap situasi global tahun 2026,” jelasnya.

Eddy Soeparno juga memaparkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama ekonomi hijau dunia. Potensi energi baru terbarukan mencapai sekitar 3.600 GW, didukung oleh cadangan hutan, gambut, dan mangrove terbesar di dunia, serta potensi pengembangan Carbon Capture and Storage/Utilization (CCS/CCUS) dan ekonomi karbon yang mampu menarik investasi besar.

Namun, ia mengingatkan bahwa potensi energi terbarukan yang telah dimanfaatkan masih sangat kecil. Oleh karena itu, Indonesia tidak boleh terjebak pada dikotomi antara ketahanan energi dan transisi energi. “Negara yang terlalu bergantung pada energi fosil akan selalu rentan terhadap fluktuasi harga dan ketidakpastian geopolitik. Karena itu transisi energi yang dirancang secara bertahap dengan perencanaan yang matang merupakan fondasi ketahanan energi jangka Panjang,” tegasnya.

Untuk itu, Eddy menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek ketersediaan energi, keterjangkauan harga, dan keandalan sistem kelistrikan. Hal ini penting agar proses transisi berlangsung secara adil tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat.