Jurnal Indonesia — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan perubahan fundamental pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait sistem penyediaan makanan. Ia mengusulkan agar BGN beralih dari sistem dapur tersentralisasi ke model school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah guna meminimalkan risiko keracunan.

Charles menilai tingginya angka kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG menunjukkan bahwa persoalan ini bukanlah kejadian terisolasi, melainkan sebuah masalah sistemik yang memerlukan perubahan mendasar pada sistem pelaksanaannya.

Data per 2 September 2026 mencatat sebanyak 50.059 orang menjadi korban dari 460 kejadian keracunan yang tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota. Hal ini diungkapkan oleh Charles dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Artinya hampir semua provinsi di Republik ini pernah mengalami kasus keracunan dalam 2 tahun terakhir. Setengah dari kabupaten/kota yang ada di Indonesia juga sudah pernah mengalami kasus keracunan akibat program makan bergizi gratis,” ujar Charles dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2026).

Menurutnya, penerapan dapur berbasis sekolah dapat secara signifikan memperpendek jeda waktu antara makanan selesai dimasak hingga dikonsumsi oleh siswa. Hal ini dinilai mampu menekan risiko kontaminasi bakteri yang dapat terjadi jika makanan terlalu lama berada pada suhu ruang.

“Karena ini setelah diskusi dengan berbagai ahli keamanan pangan dan ahli gizi, jelas Pak. Setelah 4 jam, ketika makanan dibiarkan di suhu ruang, ada yang namanya critical temperature. Di atas 5 derajat, di bawah 60 derajat, maka kontaminasi bakteri semakin tinggi risikonya dan kembang biak bakteri juga semakin tinggi kemungkinannya,” jelasnya.

Charles menambahkan bahwa BGN sendiri telah menetapkan standar bahwa makanan harus dikonsumsi maksimal empat jam setelah proses memasak selesai. Oleh karena itu, pengendalian suhu makanan menjadi aspek krusial untuk menekan risiko pertumbuhan bakteri.

Selain aspek keamanan pangan, Charles menilai bahwa model dapur berbasis sekolah berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi perekonomian lokal. Sekolah dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan bahan pangan dengan memanfaatkan pasar, peternak, maupun pemasok yang berlokasi di sekitar wilayah sekolah.

Terkait dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi, Charles mengusulkan agar pemerintah memberikan kompensasi ganti rugi apabila sistem tersebut nantinya dialihkan.

“Kalau kita mau beralih ke sistem dapur sekolah yang existing, ya diganti, ganti kerugian saja, Pak. Ada berapa puluh ribu dapur yang sudah beroperasi? Ganti kerugian. Pemerintah membayarkan sekali saja cukup, tidak lagi menjadi beban selama ini (Program MBG) berjalan,” tutupnya.