Jurnal Indonesia — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong penguatan kepemimpinan perempuan yang mampu membawa perubahan signifikan di lingkungan pemerintah daerah (Pemda). Menurutnya, perempuan perlu mendapatkan ruang yang lebih luas untuk berkontribusi aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, hingga pembangunan daerah.

Pernyataan ini disampaikan Ribka saat menjadi narasumber dalam acara Women’s Leadership Forum 2026 yang mengusung tema ‘Breaking Barriers, Building Impact’. Forum tersebut diselenggarakan di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta.

Ribka menekankan bahwa transformasi merupakan kunci penting dalam melahirkan sosok perempuan pemimpin yang inspiratif dan efektif sebagai penggerak perubahan dalam tata kelola pemerintahan. “Saat ini Bapak Presiden sedang giatnya memberikan peluang kepada kita semua, khususnya perempuan, harus terjadi transformasi. Apalagi dengan kepemimpinan seorang perempuan, bagaimana perempuan diberikan tanggung jawab, mempengaruhi sistem, bahkan juga membuat regulasi dan kebijakan,” ujar Ribka dalam keterangan tertulis, Senin (27/7/2026).

Ia menambahkan bahwa data menunjukkan perkembangan positif terkait jumlah perempuan yang menduduki posisi sebagai kepala daerah di 552 daerah di Indonesia, yang mencakup provinsi serta kabupaten/kota. Meskipun demikian, tantangan kepemimpinan perempuan tidak hanya sebatas pada kuantitas, tetapi juga pemerataan kesempatan untuk mengisi posisi-posisi strategis dalam pemerintahan.

Berdasarkan pengalamannya dalam membangun karier di birokrasi, Ribka mengamati bahwa semakin tinggi jenjang kepemimpinan, semakin besar pula tantangan yang dihadapi perempuan untuk mencapainya. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya perempuan memiliki motivasi yang kuat, perencanaan hidup yang matang, serta terus meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan dan pengembangan kompetensi.

Lebih lanjut, Ribka mendorong dilakukannya kajian dan riset yang melibatkan lembaga seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta LAN. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi kementerian terkait dalam merumuskan kebijakan afirmatif guna memperkuat kesetaraan gender.

“Kita sangat mengharapkan adanya masukan dari lembaga-lembaga, baik itu dalam bentuk riset, ataupun kajian-kajian penelitian birokrasi lainnya. Kita ingin menaikkan kuantitasnya, tetapi kualitasnya juga kita perbaiki,” katanya.

Ribka juga menegaskan pentingnya kebijakan yang berbasis data dalam mempercepat transformasi kepemimpinan perempuan. Menurutnya, data yang kuat akan menjadi fondasi yang kokoh dalam menyusun regulasi dan memastikan implementasi kebijakan berjalan secara efektif. “Kita sering evaluasi terus di mana yang gagal dalam kepemimpinan ini. Ini sangat membutuhkan leadership yang memiliki vision yang transformatif,” pungkasnya.