Jurnal Indonesia — Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya dan Pemkab Lanny Jaya untuk segera menyelesaikan verifikasi dan pendataan warga yang terdampak konflik sosial. Menurutnya, data yang akurat merupakan kunci utama agar hak-hak masyarakat, termasuk bantuan dan santunan jiwa dari Kementerian Sosial, dapat tersalurkan dengan baik kepada para korban.

Pernyataan ini disampaikan Ribka dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Percepatan Penanganan Pascakonflik Sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta. Ia menekankan pentingnya data yang valid untuk memastikan pemerintah memiliki gambaran utuh mengenai dampak konflik, sekaligus menentukan kebutuhan pemulihan yang diperlukan di lapangan.

“Khusus untuk dari Kementerian Sosial, santunan jiwa biasanya ada sebagai bentuk perhatian kita, sehingga Pemerintah Daerah dalam hal ini Bapak Gubernur dan para Bupati bisa menyiapkan data,” ujar Ribka dalam keterangan tertulis, Rabu (9/9/2026). Ia menambahkan bahwa validasi data sangat krusial untuk memastikan ketepatan penyaluran bantuan.

Berdasarkan laporan yang diterima dari daerah, konflik sosial di wilayah tersebut telah menyebabkan kerusakan signifikan. Tercatat sebanyak 300 rumah warga, satu gereja, tiga gedung sekolah dasar, dan dua unit PAUD mengalami kerusakan. Selain itu, satu jembatan gantung dilaporkan terputus dan ribuan warga terpaksa mengungsi dari kediaman mereka.

Ribka menjelaskan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus berjalan untuk mendukung proses rekonstruksi serta pemulihan infrastruktur sosial di wilayah yang terdampak. “Sinergi tersebut diperlukan agar penanganan pascakonflik dapat dilakukan secara terpadu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

Wamendagri mengapresiasi perhatian dan dukungan yang telah diberikan oleh berbagai kementerian dan lembaga dalam upaya mempercepat pemulihan masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan. Ia berharap sinergi ini dapat terus diperkuat hingga seluruh kebutuhan masyarakat yang terdampak konflik dapat tertangani sepenuhnya.

“Saya sekali lagi atas nama Papua menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas izin Tuhan sehingga hari ini memberikan satu penghormatan dan juga perhatian yang serius dan bermakna,” pungkasnya.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago. Turut hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Menko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus. Sementara itu, Bupati Jayawijaya Athenius Murip, Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom, dan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo hadir secara virtual.