Jurnal Indonesia — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengajak seluruh mahasiswa di Indonesia untuk turut mengawal berbagai kebijakan pemerintah melalui forum dialog yang terbuka. Ia menekankan bahwa dialog adalah salah satu proses penting dalam sebuah demokrasi yang sehat.

Ajakan ini disampaikan Zulhas saat melakukan pertemuan dengan 178 perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam Musyawarah Nasional BEM SI yang diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Zulhas secara eksplisit mempersilakan para mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

“Sekarang kita dialog saja. Waktu kita satu jam. Kritik boleh, protes boleh,” ujar Zulhas dalam forum tersebut. Ia menambahkan bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya berhenti pada penyampaian aspirasi di ruang publik, namun harus berlanjut pada ruang dialog. Pemerintah memiliki kewajiban untuk membuka ruang diskusi semacam ini.

Zulhas menjelaskan, demonstrasi merupakan hak setiap warga negara. Namun, setelah aspirasi disampaikan, pemerintah berkewajiban membuka ruang diskusi. Ia menegaskan bahwa mahasiswa berhak mempertanyakan seluruh kebijakan pemerintah, dan menjadi tugas pemerintah untuk menjelaskan kebijakan tersebut secara terbuka.

Dalam sesi dialog, para mahasiswa mengajukan berbagai pertanyaan yang mencakup implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), tata kelola sektor pangan nasional, upaya peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, hingga arah pembangunan bangsa. Zulhas menjawab seluruh pertanyaan tersebut secara langsung.

Menurut Zulhas, tantangan terbesar yang dihadapi dunia pada abad ke-21 adalah persoalan pangan. Isu ini tidak hanya menyangkut ketersediaan pangan, tetapi juga akses masyarakat terhadap pangan yang bergizi. Ia mengutip laporan State of Food Security and Nutrition (SOFI) dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) yang dirilis pada Juli 2026, yang menyatakan bahwa satu dari tiga penduduk dunia masih menghadapi persoalan akses gizi. Hal ini menuntut setiap negara untuk memperkuat ketahanan pangannya.

Zulhas menyebutkan bahwa penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam APBN KiTa Edisi Juni 2026, realisasi anggaran MBG hingga Mei 2026 telah mencapai Rp 88,15 triliun. Anggaran ini mencakup 63,13 juta penerima manfaat yang dilayani melalui 29.679 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Melalui program KDMP, pemerintah menargetkan pembentukan lebih dari 80 ribu koperasi yang akan berfungsi sebagai pusat distribusi pangan, pembiayaan, penyediaan sarana produksi, hingga pemasaran hasil usaha masyarakat desa.

Di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah juga tengah mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, yang ditargetkan mencapai 2.000 kampung hingga akhir tahun 2026. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipaparkan dalam forum tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 84.276 desa, dengan rincian 12.968 desa pesisir dan 2.910 desa nelayan.

Jumlah nelayan nasional tercatat mencapai 3.228.209 orang. Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada tahun 2025 berada di angka 103,9, dengan rata-rata 104,4 dalam lima tahun terakhir.

Zulhas menilai Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, namun masih dihadapkan pada berbagai persoalan tata kelola yang perlu terus dibenahi. Oleh karena itu, pemerintah berpihak kepada kelompok rentan seperti petani dan nelayan melalui penguatan akses terhadap permodalan, pasar, teknologi, serta kelembagaan ekonomi.

“Tidak mungkin petani dan nelayan mampu bersaing sendiri tanpa keberpihakan negara. Karena itu pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan agar mereka memperoleh akses yang lebih baik terhadap permodalan, pasar, teknologi, dan kelembagaan ekonomi seperti Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa upaya mewujudkan swasembada pangan bukan sekadar tentang meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga kedaulatan bangsa agar petani kecil tetap memiliki ruang berkembang di tengah dinamika pasar. Zulhas mengajak mahasiswa untuk mempertahankan tradisi berpikir kritis sekaligus berkontribusi dalam membangun solusi bagi bangsa.

“Masa depan Indonesia ada di tangan kalian. Tidak ada negara lain yang lebih ingin Indonesia maju selain rakyat Indonesia sendiri. Karena itu mari kita kawal negeri ini bersama-sama. Kritik tetap diperlukan, tetapi dialog dan gotong royong adalah jalan agar kritik itu benar-benar melahirkan perubahan,” tutupnya.